Generasi.co, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons klaim Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq yang mengaku memberikan uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). KPK menyatakan masih memprioritaskan pendalaman perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap laporan masyarakat terkait pengakuan Fahd akan dipelajari dan dianalisis. Informasi tersebut dapat menjadi bahan tambahan dalam penanganan perkara.
“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Pokok perkara yang dimaksud berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor. Penyidik juga mendalami dugaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Budi mengungkapkan, dalam operasi tangkap tangan (OTT), penyidik menemukan uang dalam jumlah besar yang diduga berkaitan dengan penerimaan tidak resmi oleh oknum di kementerian tersebut.
Dugaan penerimaan itu tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga setoran rutin dari sejumlah kantor pertanahan dan kantor wilayah.
“Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil,” ujar Budi.
KPK, kata dia, mengapresiasi laporan masyarakat yang disampaikan setelah perkara tersebut naik ke tahap penyidikan.
“Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” katanya.
Fahd sebelumnya mengklaim uang Rp70 miliar yang diberikannya merupakan dana khusus untuk kepentingan organisasi NU. Dia bahkan menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.
Dia juga mengaku pernah dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Fahd mengatakan awalnya menolak permintaan itu pada 25 dan 26 Agustus. Namun, sehari kemudian, Arif disebut kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak disebutkan identitasnya.
Fahd mengaku akhirnya bersedia memberikan dana tersebut sebagai talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujarnya pada 10 November 2026.
Gus Ipul Bantah Terima Uang
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah klaim Fahd mengenai pemberian uang Rp70 miliar untuk Muktamar NU.
Dia mempertanyakan dasar pernyataan Fahd karena yang bersangkutan bukan pengurus NU, panitia, maupun peserta Muktamar.
“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti itu sama dengan fitnah,” kata Gus Ipul, Kamis (19/11/2026).
Gus Ipul meminta Fahd membuktikan pernyataannya dan tidak menyampaikan klaim tanpa dasar.
“Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU, bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” ujarnya.
Dia juga mempersilakan Fahd menunjukkan bukti atas klaim tersebut agar persoalannya menjadi jelas.
“Silakan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU,” kata Gus Ipul.










