Prasetyo Hadi Tegaskan Djaka Budhi Utama Sudah Purnawirawan Saat Dilantik Jadi Dirjen Bea Cukai

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi (Sumber: Istimewa)
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi (Sumber: Istimewa)

Djaka Budhi Utama dilantik jadi Dirjen Bea Cukai usai mundur dari TNI. Pemerintah tegaskan statusnya sudah purnawirawan.

Generasi.co, Jakarta – Djaka Budhi Utama kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah resmi dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 23 Mei 2025. Sebelum pelantikan, Djaka telah menyandang status purnawirawan, menandakan bahwa ia telah mengundurkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa Djaka telah mematuhi aturan yang berlaku dengan melepaskan keanggotaan di militer sebelum menerima jabatan eselon I di Kementerian Keuangan.

“Ini salah satu contoh bentuk loyalitas seperti itu dan taat hukum,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Menurut Prasetyo, jabatan yang kini diemban Djaka bukanlah tugas ringan. Penempatan tersebut merupakan bentuk penugasan yang memerlukan kesiapan dan tanggung jawab besar.

“Bukan penugasan yang ringan. Itu tidak semua yang diminta atau diberi tugas langsung siap menerima, karena memang bukan tugas yang ringan,” lanjutnya.

Djaka sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN). Kini, sebagai Dirjen Bea Cukai, ia menggantikan posisi yang selama ini menjadi perhatian publik karena latar belakang militer aktifnya.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut memastikan bahwa Djaka bukan lagi anggota aktif TNI. “Purnawirawan, jadi enggak ada masalah (menjabat),” ujar Airlangga sebagaimana dikutip dari Antara, setelah menghadiri pelantikan para pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelantikan Djaka bersamaan dengan pengangkatan 22 pejabat eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu yang juga dilantik adalah Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru.

Namun, penunjukan Djaka sempat menuai sorotan. Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Zakiul Fikri, mengkhawatirkan bahwa pengangkatan perwira TNI aktif ke posisi sipil bisa berdampak buruk terhadap persepsi investor. “Investor akan berpikir berkali-kali ketika ingin menanamkan investasinya di negara ini. Kok di mana-mana militer, ya? Ada apa dengan Indonesia,” katanya dalam pernyataan pada Kamis, 22 Mei 2025.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai bahwa fokus seharusnya diarahkan pada kualitas kepemimpinan, bukan latar belakang sipil atau militer. “Yang kami butuhkan adalah dari sisi kepemimpinannya,” ujar Misbakhun seusai menghadiri pelantikan. Legislator dari Fraksi Golkar ini juga menegaskan bahwa Djaka telah berstatus sebagai purnawirawan.

Dengan pengangkatan ini, Djaka Budhi Utama dan Bimo Wijayanto menjadi dua figur baru di jajaran strategis Kementerian Keuangan. Selain mereka, sebanyak 20 pejabat lainnya juga dilantik untuk mengisi berbagai posisi penting, baik yang baru maupun melanjutkan jabatan sebelumnya.

(BAS/Red)