Kemkomdigi mengusulkan tambahan anggaran Rp12,6 triliun dalam RKA 2026. Komisi I DPR apresiasi penjelasan Nezar Patria dan Angga Raka soal kebutuhan transformasi digital.
Generasi.co, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk mendukung program prioritas digitalisasi nasional tahun anggaran 2026. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan tambahan anggaran itu diperlukan untuk memperkuat infrastruktur digital, membangun ekosistem digital yang inklusif, serta menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.
“Kami membahas bagaimana anggaran yang digunakan di tahun 2026 untuk penguatan infrastruktur digital, lalu penguatan ekosistem, dan juga ruang digital yang aman bagi warga, serta sejumlah program yang lain,” jelas Nezar kepada anggota dewan dikutip dari ANTARA, Rabu (3/9).
Berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya, Kemkomdigi mengajukan total kebutuhan anggaran sebesar Rp20,3 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui hanya mencapai Rp7,75 triliun, sehingga terdapat selisih Rp12,6 triliun yang diajukan sebagai tambahan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, yang turut hadir dalam rapat, mendampingi Nezar Patria untuk menjelaskan rincian program dan alasan mendesaknya kebutuhan anggaran tambahan tersebut. Fokusnya antara lain pada peningkatan kapasitas digital nasional, penguatan keamanan siber, dan perluasan akses digital di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengapresiasi pemaparan dari kedua Wamen tersebut, dan menilai Kemkomdigi telah menunjukkan keseriusan dalam merespons tantangan digitalisasi.
“Kami ucapkan selamat dan terima kasih serta apresiasi atas kemampuan dan keberhasilan Kemkomdigi dalam mengendalikan situasi, dan juga menjaga kedaulatan digital kita,” ujar Dave.
Meskipun belum disepakati berapa besar tambahan anggaran yang akan dikabulkan, Komisi I DPR menyatakan akan menelaah lebih lanjut usulan tersebut bersama Badan Anggaran dan pihak terkait.
Rapat ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memastikan program transformasi digital nasional tetap berjalan sesuai target, khususnya dalam menghadapi tantangan teknologi global dan kebutuhan penguatan kedaulatan data Indonesia.
(BAS/Red)
