Generasi.co, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan fasilitas kredit maksimal Rp10,75 triliun kepada PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk melalui dua anak usahanya untuk pengembangan bisnis data center.
Berdasarkan keterbukaan informasi NexAI yang dikutip Selasa (29/9/2026), fasilitas tersebut terdiri atas kredit maksimal Rp4,13 triliun kepada PT Nextier Askara Center (NAC) dan Rp6,63 triliun kepada PT Nextier GenAi Center (NGC).
Kedua perusahaan tersebut merupakan anak usaha NexAI dengan kepemilikan masing-masing 99,9 persen.
Fasilitas kredit kepada NAC memiliki tenor hingga enam tahun, sedangkan kredit kepada NGC hingga tujuh tahun. Keduanya menggunakan bunga mengambang berbasis compounded IndONIA 90 hari ditambah 1,9 persen.
Kredit kepada NAC digunakan antara lain untuk membiayai pengambilalihan fasilitas data center di Jababeka, pengembangan tambahan kapasitas 36 megawatt (MW) hingga mencapai total 42 MW, serta sebagian bunga selama masa konstruksi.
Sementara itu, fasilitas kepada NGC digunakan untuk membiayai sebagian pembangunan BatangDC hingga kapasitas 60 MW serta sebagian bunga selama masa konstruksi.
Dengan demikian, kedua fasilitas kredit tersebut mendukung pengembangan kapasitas data center hingga 102 MW.
Dalam transaksi tersebut, BNI tidak hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman. Bank juga berperan sebagai coordinating bank, mandated lead arranger and bookrunner, agen, serta agen jaminan.
Kredit kepada NexAI tersebut menambah daftar eksposur kredit jumbo BNI kepada satu debitur atau kelompok usaha.
Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2026, kredit BNI kepada PT Agrinas Pangan tercatat Rp55 triliun atau setara 35,22 persen dari modal inti bank. Selain itu, terdapat kredit kepada Kementerian Keuangan Rp38,4 triliun, Perum BULOG Rp21,07 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Rp20,71 triliun, dan PT Perusahaan Listrik Negara Rp16,21 triliun.
Adapun posisi kredit NexAI sebesar Rp10,75 triliun setara sekitar 6,89 persen dari modal BNI.
Fasilitas kepada NexAI juga dilengkapi sejumlah jaminan. Untuk NAC, jaminan antara lain berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan, fidusia atas aset bergerak, mesin, peralatan, piutang dan klaim asuransi, gadai saham minoritas serta rekening tertentu, pengalihan bersyarat atas kontrak material, dan corporate guarantee dari NexAI.
Sementara fasilitas kepada NGC dijamin antara lain dengan fidusia atas bangunan, mesin dan peralatan, piutang dan klaim asuransi, gadai saham minoritas dan rekening tertentu, pengalihan bersyarat atas kontrak material, serta corporate guarantee dari NexAI.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Randy Manilet mengatakan kredit BNI kepada NexAI memiliki profil risiko yang berbeda dibandingkan sejumlah kredit jumbo lainnya.
Menurut Yusuf, pembiayaan kepada Agrinas berkaitan dengan penugasan pemerintah dengan sumber pembayaran yang dikaitkan dengan alokasi negara. Sementara NexAI merupakan proyek komersial sektor data center yang keberhasilannya bergantung pada penyelesaian konstruksi, tingkat okupansi, dan kemampuan menghasilkan arus kas.
“Risiko utamanya terletak pada kombinasi ekuitas sponsor yang tipis, belum terbentuknya arus kas operasional, risiko konstruksi, bunga mengambang, dan eksposur yang tidak dibagi melalui sindikasi,” ujar Yusuf.
Yusuf mengatakan skema nonsindikasi memberikan BNI kendali lebih besar atas pencairan, agunan, covenant, dan rekening proyek. Namun, skema tersebut juga membuat konsentrasi risiko lebih besar karena eksposur proyek ditanggung satu bank.
Menurut dia, mitigasi risiko tidak cukup hanya mengandalkan jaminan aset. Pencairan kredit perlu mengikuti kemajuan konstruksi yang diverifikasi secara independen. Bank juga perlu memastikan rekening terkontrol, cadangan pembayaran utang, kepastian pasokan listrik, serta kontrak dengan penyewa yang kredibel.
Risiko proyek juga perlu diuji terhadap skenario okupansi rendah, keterlambatan pembangunan, dan kenaikan tingkat bunga IndONIA.
SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan kredit jumbo nonsindikasi memiliki risiko konsentrasi lebih tinggi karena eksposur kredit ditanggung satu bank.
“Dalam kasus NexAI, yang perlu dicermati bukan semata rugi induk pada semester I-2026, tetapi kelayakan proyek data center yang dibiayai, kemampuan menghasilkan arus kas, kekuatan sponsor, kepastian tenant dan pasokan listrik, serta kecukupan agunan dan covenant,” kata Trioksa.
Trioksa mengatakan bank dapat memilih skema nonsindikasi apabila memiliki kapasitas permodalan yang memadai, risk appetite yang sesuai, serta keyakinan terhadap prospek proyek dan ingin mempertahankan kontrol lebih besar atas pencairan, jaminan, maupun struktur pembiayaan.
Namun, semakin besar eksposur kredit, semakin kuat pula mitigasi yang diperlukan. Mitigasi tersebut antara lain pencairan bertahap berdasarkan progres proyek, escrow atau controlled account, debt service reserve, covenant yang ketat, corporate guarantee, serta pemantauan arus kas dan konstruksi secara independen.
Trioksa juga menyebut bank dapat mempertimbangkan penjualan atau sindikasi sebagian eksposur apabila konsentrasi risiko meningkat.
“Kredit jumbo tidak otomatis bermasalah karena debiturnya sedang rugi, tetapi kualitas analisis dan kepastian sumber pembayaran menjadi jauh lebih penting karena kesalahan penilaian dapat menimbulkan dampak material terhadap kualitas aset bank,” ujarnya.










