Generasi.co, ROMA – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyiapkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan burqa dan niqab di sekolah serta membatasi jumlah siswa asing dalam setiap kelas.
Paket kebijakan itu juga akan mewajibkan orang tua siswa yang menghadapi “kesulitan serius dalam berintegrasi” dengan sistem pendidikan nasional untuk belajar bahasa Italia. Meloni mengatakan sejumlah kebijakan tersebut segera dibawa ke kabinet Italia.
Meloni menyebut pembatasan siswa asing diperlukan karena ia menilai kondisi di sejumlah ruang kelas membuat siswa Italia justru menjadi kelompok minoritas.
“Tidak dapat diterima bahwa di ruang kelas Italia, anak-anak yang akhirnya merasa tersisih adalah anak-anak Italia karena mereka telah menjadi minoritas. Itu tidak bisa dibiarkan,” kata Meloni dalam rapat umum yang digelar Gioventù Nazionale, sayap pemuda Partai Brothers of Italy, seperti dilansir melalui Euro News.
Meloni juga menyatakan kebijakan integrasi yang selama ini berjalan tidak cukup.
“Menyebut semua ini sebagai integrasi adalah kebohongan lain, kebohongan yang nyaman bagi mereka yang hidup dari ideologi, bagi mereka yang berkhotbah kepada kita dari ruang keluarga mereka lalu menyekolahkan anak-anak mereka sendiri di sekolah yang tidak menghadapi masalah ini.”
Italia sebenarnya telah memiliki batas 30 persen untuk siswa non-Italia. Ketentuan itu tercantum dalam surat edaran kementerian pada 2010 yang diterbitkan Menteri Pendidikan saat itu, Mariastella Gelmini. Namun, aturan tersebut kerap tidak diterapkan karena kondisi demografi lokal dan kurangnya fleksibilitas, terutama di wilayah pinggiran perkotaan.
Jika batas jumlah siswa asing dalam setiap kelas dituangkan dalam undang-undang, Italia akan menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan aturan tersebut berdasarkan proposal itu.
Sejumlah negara Eropa telah menerapkan pendekatan berbeda. Denmark mengizinkan sekolah menengah atas menerapkan batas hingga 50 persen bagi siswa yang berasal dari kategori “non-Barat” atau lingkungan kurang beruntung. Sekolah juga dapat mengatur kelas berdasarkan pendapatan orang tua dengan tujuan mendorong percampuran sosial dan etnis.
Di Prancis, kuota berdasarkan asal-usul tidak konstitusional karena negara tersebut tidak mengumpulkan statistik berdasarkan identitas etnis atau agama. Pemerintah menggunakan sistem zonasi untuk mengatur ulang wilayah tangkapan sekolah dengan menghubungkan kawasan pekerja dan kawasan yang lebih makmur. Di daerah dengan konsentrasi migran tinggi, pemerintah juga mengurangi jumlah siswa dalam setiap kelas.
Rencana Meloni mengenai penutup wajah juga mengikuti sejumlah kebijakan dan usulan legislatif yang telah muncul dalam beberapa bulan terakhir.
Pada awal Agustus, Menteri Pendidikan dan Merit Giuseppe Valditara mengusulkan aturan mengenai cadar yang menutupi seluruh wajah melalui amendemen terhadap rancangan undang-undang keamanan.
Pada akhir Juli, Futuro Nazionale, partai yang didirikan anggota Parlemen Eropa Roberto Vannacci, mengajukan resolusi menentang penutup wajah penuh di Komite Kebudayaan Kamar Deputi. Resolusi tersebut disetujui dengan dukungan suara kelompok kanan-tengah setelah drafnya diubah atas permintaan pemerintah.
Pada Maret, Partai League juga mengajukan rancangan undang-undang di Senat untuk mengubah Pasal 5 Undang-Undang Reale 1975. Ketentuan yang diperkenalkan Menteri Kehakiman saat itu, Oronzo Reale, tersebut melarang penutup wajah di tempat umum.
Usulan perubahan itu akan menciptakan tindak pidana baru berupa pemaksaan seseorang untuk menutupi wajah. Pelakunya dapat dikenai hukuman penjara satu hingga dua tahun dan denda €10.000 hingga €30.000. Orang yang dinyatakan bersalah juga akan dilarang memperoleh kewarganegaraan Italia.
Meloni secara khusus menyebut burqa dan niqab dalam rencana pelarangan di sekolah. Burqa secara tradisional menutupi seluruh tubuh dan memiliki jaring pada bagian mata, sedangkan niqab menutupi wajah dan hanya menyisakan bagian mata. Berbeda dengan keduanya, hijab menutupi rambut dan leher tetapi membiarkan wajah terbuka.
Sejumlah negara Eropa telah lebih dulu memberlakukan pembatasan penutup wajah. Prancis menerapkan larangan nasional terhadap penutupan wajah di tempat umum pada April 2011, yang kemudian dipertahankan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
Belgia menyetujui larangan nasional pada Juli 2011 dengan ancaman denda dan hukuman penjara. Bulgaria melarang penggunaan penutup wajah penuh di lembaga negara, administrasi, dan institusi pendidikan sejak September 2016.
Austria mengesahkan undang-undang anti-masker pada Oktober 2017 yang mewajibkan wajah terlihat di ruang publik. Mulai September 2026, anak perempuan hingga usia 14 tahun juga dilarang mengenakan di sekolah penutup kepala yang “menutupi kepala menurut tradisi Islam”.
Denmark menerapkan larangan nasional pada Agustus 2018 dengan sanksi finansial yang meningkat bagi pelanggar berulang. Belanda menerapkan larangan parsial pada Agustus 2019 yang berlaku di sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dan transportasi umum.
Swiss menerapkan larangan federal terhadap penutup wajah di tempat umum setelah referendum nasional. Undang-undang pelaksanaannya berlaku pada 2023. Portugal menyelesaikan proses legislasi pada Agustus 2026 melalui undang-undang yang melarang penutup wajah di tempat umum dan menjatuhkan sanksi finansial.
Jerman tidak memiliki larangan nasional, tetapi undang-undang federal melarang pegawai negeri, hakim, anggota angkatan bersenjata, dan pengemudi menutupi wajah saat berkendara. Sejumlah negara bagian juga membatasi penggunaan penutup wajah penuh di sekolah dan universitas bagi siswa maupun guru.
Rencana Meloni mendapat dukungan dari anggota koalisi pemerintah, tetapi juga menuai kritik dari oposisi dan pakar hukum.
Profesor hukum konstitusi Universitas Enna Salvatore Curreri mengatakan kepada ANSA bahwa Pasal 34 Konstitusi Italia menyatakan sekolah terbuka bagi semua orang, termasuk anak-anak asing.
“Jika langkah tersebut begitu membatasi hingga memindahkan anak-anak di bawah umur dan keluarga mereka ke daerah lain, jauh dari tempat tinggal mereka, hal itu dapat dinilai berlebihan karena bertentangan dengan tujuan utama integrasi, dengan risiko melanggar hak yang diakui konstitusi,” kata Curreri.
Anggota parlemen dari Green and Left Alliance (AVS) sekaligus juru bicara Green Europe, Angelo Bonelli, juga mengkritik rencana tersebut. Ia menilai Meloni justru mengejar kelompok kanan jauh setelah mengumumkan kebijakan tersebut.
“Sekali lagi, alih-alih menangani sekolah, dia mengejar kelompok kanan neo-fasis AfD dan Vannacci, yang telah mengusulkan kelas terpisah bagi siswa penyandang disabilitas,” kata Bonelli.
Persoalan migrasi menjadi isu politik yang sangat sensitif di Italia. Pemilu Italia dijadwalkan berlangsung tahun depan, sementara persaingan di sebelah kanan partai Meloni semakin menguat setelah masuknya pensiunan jenderal Roberto Vannacci, yang menyerukan kebijakan yang lebih keras.
