Generasi.co, Lisbon – Presiden Portugal António José Seguro mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan penutup wajah di ruang publik. Kebijakan yang dikenal media lokal sebagai “undang-undang burqa” itu dinilai secara luas menyasar perempuan Muslim yang mengenakan cadar penutup seluruh wajah.
“Penutup wajah harus dianggap sebagai elemen utama dari identitas dan komunikasi manusia,” kata Seguro dalam pernyataan pada Selasa malam.
Undang-undang tersebut melarang pakaian yang dirancang untuk menutupi wajah atau mencegah seseorang diidentifikasi di ruang publik. Aturan itu juga melarang seseorang memaksa orang lain menutupi wajahnya karena alasan gender, agama, usia, atau asal-usul.
Pelanggar aturan tersebut dapat dikenai denda €150 hingga €3.000 (sekitar Rp61 juta). Namun, terdapat sejumlah pengecualian, antara lain untuk alasan kesehatan, pekerjaan, seni, atau kondisi cuaca. Pengecualian juga berlaku di tempat ibadah, misi diplomatik, dan pesawat.
Dilansir melalui Euro News, aturan tersebut disahkan parlemen Portugal pada Juli dengan dukungan koalisi pemerintah sayap kanan dan partai-partai sayap kanan jauh. Partai-partai sayap kiri menolak aturan tersebut.
Seguro mengakui isu penutup wajah merupakan persoalan yang memiliki “sensitivitas sosial dan budaya yang besar”.
Rancangan undang-undang tersebut awalnya diajukan partai sayap kanan jauh Chega. Proposal itu mendapat pandangan negatif dari Asosiasi Pengacara Portugal, Dewan Tinggi Kejaksaan, serta Asosiasi Pengacara Perempuan Portugal. Ketiganya juga menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Partai Sosialis (PS) yang berhaluan kiri-tengah, Livre yang berhaluan hijau-kiri, serta Partai Komunis Portugal (PCP) menentang proposal tersebut. Mereka memperingatkan aturan itu dapat memicu Islamofobia.
PS menyebut terdapat “tujuan Islamofobia” dalam proposal tersebut dan memperingatkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap komunitas yang menjadi sasaran langsung.
PCP menilai proposal tersebut tidak berkaitan dengan hak-hak perempuan ataupun persoalan keamanan. Menurut partai itu, aturan tersebut justru berpotensi mendorong ujaran kebencian, kekerasan, serta wacana rasis dan xenofobik.
Livre menuduh kelompok kanan bersikap “munafik” dan menjalankan perdebatan secara bias. Partai tersebut menilai isu itu digunakan untuk menciptakan kepanikan moral mengenai dugaan invasi Islam yang kerap digaungkan kelompok sayap kanan jauh.










