Akbar Supratman ajak Gen Z dan Alpha pahami UUD 1945 sebagai kompas bangsa dalam Hari Konstitusi ke-80 MPR RI.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI AM. Akbar Supratman menekankan Hari Konstitusi yang diperingati setiap 18 Agustus bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan refleksi mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha.
“Ini penting, sebab sebagai generasi muda harapan bangsa tentunya harus lebih mengenal dan memahami konstitusi negaranya sendiri. Itu bentuk cinta tanah air juga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).
Sebagai pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI, Akbar menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran penting sejak awal berdirinya negara. Ia menyebut konstitusi sebagai ‘kompas’ dan ‘penerang jalan’ bagi bangsa dalam menghadapi tantangan hari ini maupun masa depan.
“Saya sangat berharap, Gen Milenial, Gen Z dan Gen Alpha bisa mengamalkan nilai-nilai konstitusi yang sudah ada selama 80 tahun ini,” tuturnya.
Senator asal Sulawesi Tengah ini juga menilai bahwa Hari Konstitusi merupakan tradisi kebangsaan yang harus dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, momen ini berperan besar dalam menanamkan pemahaman konstitusional kepada generasi penerus yang kelak akan memegang estafet kepemimpinan nasional.
Mengenai peran MPR dalam ulang tahunnya yang ke-80, Akbar menegaskan lembaga ini tetap berkomitmen menjaga keutuhan negara serta merawat kebhinekaan sebagai bagian dari identitas nasional.
“Kami selalu berharap, semua di MPR bisa bekerja dengan baik sesuai dengan amanah konstitusi, demi keutuhan dan kemajuan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Akbar juga menyampaikan tiga pesan penting bagi generasi muda Indonesia: pentingnya memperkuat literasi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari.
Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua lainnya. Hadir pula pimpinan lembaga-lembaga negara, para menteri dari Kabinet Merah Putih, pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR, pejabat struktural Setjen MPR, akademisi, serta perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan.
