Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung penuh rencana Presiden Prabowo membangun Kampung Haji Indonesia di Makkah untuk menekan biaya haji dan meningkatkan layanan jemaah.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengembangkan ekosistem haji nasional.
Salah satu program strategis yang didukung Hidayat adalah rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Kota Suci Makkah.
Menurut Hidayat, pembangunan kawasan hunian dan pelayanan bagi jemaah haji asal Indonesia di Makkah akan menjadi terobosan penting yang mampu mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan haji.
“Jika program kampung haji Indonesia ini dapat terealisasi, maka akan menjadi sunnah hasanah dari Presiden Prabowo yang berdampak besar bagi umat Islam di Indonesia,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Kampung Haji Bantu Kurangi Biaya Akomodasi dan Konsumsi
Selama ini, dua komponen terbesar dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah akomodasi dan konsumsi selama di Tanah Suci.
Hidayat menilai, jika kedua layanan tersebut dapat dikelola secara langsung oleh Pemerintah Indonesia melalui pembangunan kampung haji, maka beban biaya yang harus ditanggung jemaah dapat ditekan secara signifikan.
“Apalagi jika masa tinggal di Makkah dan Madinah dikurangi dari 41 hari menjadi 30 hari, maka efisiensi biaya akan semakin maksimal.”
“Ini juga yang terus kami dorong dalam berbagai rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama,” kata Hidayat.
Butuh Lobi Diplomatik Tingkat Tinggi
Hidayat mengingatkan bahwa dibutuhkan lobi dan komunikasi diplomatik tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi agar izin pembangunan kampung haji tersebut dapat segera direalisasikan.
“Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke pimpinan Kerajaan Saudi, isu ini perlu menjadi prioritas. Pemerintah Indonesia harus memastikan komitmen pihak Saudi tetap terjaga sehingga pembangunan kampung haji bisa segera dimulai,” lanjut politisi Fraksi PKS ini.
Dorong Efisiensi Biaya dan Peran Strategis BPKH
Selain pembangunan kampung haji, Hidayat menyoroti pentingnya efisiensi harga tiket pesawat yang hingga kini masih tergolong tinggi, meskipun sebagian besar penerbangan dilayani oleh maskapai nasional seperti Garuda Indonesia.
“Kami mengingatkan, jangan sampai harga layanan yang dikelola perusahaan Indonesia justru setara bahkan lebih tinggi dari perusahaan luar.”
“Dengan adanya kampung haji yang dimiliki sendiri, tarif seharusnya jauh lebih murah dibandingkan biaya sewa hotel di Makkah,” tegasnya.
Hidayat juga mendorong optimalisasi pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar mampu menghasilkan nilai manfaat yang besar.
Nilai manfaat tersebut nantinya bisa digunakan sebagai subsidi silang untuk meringankan beban biaya jemaah haji Indonesia.
Belajar dari Skema Subsidi Malaysia
Sebagai perbandingan, Hidayat menyinggung model subsidi ibadah haji yang diterapkan Malaysia.
Negara tetangga itu memberikan subsidi hingga 62% kepada calon jemaah kategori B40 (berpendapatan rendah), dan 55% untuk kategori lainnya.
“Jika Indonesia ingin biaya hajinya lebih murah dari Malaysia, maka strategi harus lebih progresif. Antara lain dengan menaikkan nilai manfaat dana haji, efisiensi tiket penerbangan, realisasi kampung haji, dan penghapusan pajak atas layanan perhajian,” urainya.
Ia juga menegaskan pentingnya revisi regulasi, seperti UU Haji dan Umrah serta UU BPKH, agar kebijakan Presiden Prabowo dalam menurunkan biaya haji dapat dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Jika seluruh strategi ini dapat diwujudkan, maka calon jemaah haji dari Indonesia bukan hanya akan lebih ringan dalam pembiayaan,”
“tetapi juga dapat fokus beribadah dengan tenang demi meraih haji yang mabrur dan mendoakan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur,” tutup Hidayat Nur Wahid.
