Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi mutlak bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Tanpa data yang akurat, potensi penyalahgunaan anggaran dan kesalahan perencanaan akan terus membayangi program negara.
Hal tersebut disampaikan Ferry usai menghadiri acara Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (26/1).
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (27/1), Ferry menyebut momentum pembenahan data ini krusial dalam peta jalan menuju Visi Indonesia Emas 2045.
“Hari ini kita menegaskan satu hal penting yaitu validitas data adalah fondasi kebijakan yang adil dan berpihak pada masyarakat. Data yang akurat mencegah penyalahgunaan, memperkuat perencanaan, dan memastikan setiap program tepat sasaran,” ujar Ferry.
Ferry optimistis, dengan kolaborasi dan integrasi data yang kuat antar-lembaga, target-target besar pembangunan bangsa tidak hanya sekadar tercapai, melainkan bisa dipercepat realisasinya.
Hadir Tokoh Penting
Acara strategis ini dipimpin langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Turut hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Badan Legislasi DPR-RI Bob Hasan, serta Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka.
Latar Belakang: Mengurai Benang Kusut Data Sektoral
Isu data telah lama menjadi tantangan klasik birokrasi Indonesia. Program Satu Data Indonesia (SDI) sendiri diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Tujuannya adalah menciptakan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar-instansi pusat dan daerah.
Selama bertahun-tahun, “ego sektoral” antar-kementerian sering menyebabkan tumpang tindih data. Sebagai contoh, perbedaan data luas lahan sawah atau data jumlah penduduk miskin antar-lembaga kerap membuat penyaluran subsidi (seperti pupuk atau bansos) menjadi tidak tepat sasaran.
Bagi Kementerian Koperasi, validitas data sangat vital untuk mendata jumlah riil koperasi aktif dan UMKM, sehingga bantuan permodalan maupun pembinaan dapat menyasar pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar “koperasi papan nama”.










