Generasi.co, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Pemeriksaan dilakukan bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk mendalami mekanisme pengadaan dan dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan perusahaan pelaksana proyek.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Suharyanto berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Penyidik juga memeriksa salah satu deputi BNPB yang merupakan anggota TNI aktif dan Koordinator Keprotokolan BNPB.
“Penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB [pada saat itu]. Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Budi, penyidik mendalami proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, terutama penunjukan langsung perusahaan atau vendor yang mengerjakan proyek penanganan bencana.
KPK menduga terdapat benturan kepentingan dalam penunjukan sejumlah perusahaan. Salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan perusahaan pinjam bendera, sementara proyek dikerjakan perusahaan lain yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.
“Ada para pihak ini yang menggunakan pinjam bendera, tapi kemudian proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS,” ujar Budi.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian sejumlah uang atau fee kepada oknum di lingkungan BNPB agar perusahaan tertentu mendapatkan penunjukan langsung. Selain itu, KPK menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian digunakan sebagai kickback.
Budi mengatakan penyidik turut menelusuri dugaan pemberian suap yang berasal dari inisiatif pihak swasta, bukan hanya dugaan penerimaan uang oleh oknum di lingkungan BNPB.
Pemeriksaan terhadap Suharyanto dan sejumlah pejabat BNPB tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan yang terus dikoordinasikan KPK dengan Puspom TNI.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 14 Oktober 2026. Mereka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.
KPK menduga Bima terlibat dalam pengadaan barang dan jasa BNPB melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya. Perkara tersebut masuk dalam klaster pertama dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan periode 2024-2026.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 dengan menangkap 15 orang. Sehari kemudian, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka.










