Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi percepatan pengangkatan guru honorer dan tenaga kesehatan (nakes) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Desakan ini disampaikan Neng Eem merespons langkah cepat Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengangkat 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi ASN berstatus PPPK mulai 1 Februari 2026.
Meskipun mengapresiasi langkah BGN yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Neng Eem mengingatkan pemerintah agar berlaku adil untuk mencegah kecemburuan sosial.
“PKB mengapresiasi keputusan BGN ini, namun agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat, kami meminta pemerintah segera membuat regulasi untuk mempercepat pengangkatan guru honorer dan tenaga kesehatan dengan status PPPK juga,” tegas Neng Eem di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (23/1).
Soroti Gaji Guru vs Sopir MBG
Anggota Komisi IX DPR RI tersebut menyoroti keresahan yang mulai muncul di akar rumput. Ia menyinggung video viral di media sosial yang merekam kekecewaan guru honorer karena mendapati gaji mereka jauh lebih kecil dibandingkan upah sopir mobil operasional Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Neng Eem, jika disparitas ini tidak segera ditangani serius, pemerintah berpotensi menghadapi gelombang kekecewaan yang lebih luas dari para pendidik.
“Ingat, guru honorer ini berjasa besar untuk mencerdaskan anak-anak penerus bangsa. Begitu juga tenaga kesehatan yang memiliki andil besar dalam peningkatan kualitas SDM kita, sehingga harus diberi kesempatan yang sama untuk menjadi PPPK agar adil,” ujarnya.
Konstitusi dan Realitas Lapangan
Neng Eem mengingatkan pemerintah pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2). Konstitusi secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Ia lantas memaparkan data dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Meski sekitar 800 ribu guru honorer telah diangkat menjadi ASN PPPK, sebagian besar hanya berstatus PPPK paruh waktu.
Kondisi di lapangan dinilai masih memprihatinkan. Guru honorer harus melalui seleksi ketat dan proses panjang sejak tahun 2020, namun kesejahteraan mereka belum terjamin.
“Ironisnya, upah yang diterima masih jauh dari kata layak, bahkan masih terdapat guru honorer di sejumlah daerah yang menerima gaji sekitar Rp130 ribu per bulan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1), memastikan 32.000 pegawai program MBG akan berstatus PPPK per awal Februari 2026.










