Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia tengah mempertimbangkan serius usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mendorong agar kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut Prabowo, mekanisme tersebut dapat menjadi solusi agar proses politik tidak dikuasai oleh pemilik modal besar. Ia menyebut tengah mempertimbangkan langkah untuk mengajak seluruh kekuatan politik membahas opsi tersebut.
“Saya pribadi cenderung mengajak kekuatan politik untuk berani mencari solusi. Demokratis, tetapi jangan membuang-buang uang,” ujar Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Prabowo menilai bahwa jika rakyat sudah memilih DPRD kabupaten/kota maupun provinsi, maka DPRD dapat sekaligus memilih gubernur, bupati, dan wali kota.
“Kalau sudah memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kenapa tidak sekalian memilih gubernur dan bupati? Selesai,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa sistem seperti ini sudah diterapkan di berbagai negara, termasuk Malaysia, India, Inggris, Kanada, hingga Australia. Negara-negara tersebut, menurutnya, berhasil menjalankan sistem politik yang lebih efisien dan tidak boros biaya.
“Itu dilaksanakan Malaysia, India, banyak negara—Inggris, Kanada, Australia. Negara-negara kaya memakai sistem politik yang murah,” kata Prabowo.
Karena itu, ia menegaskan bahwa pemikiran Golkar yang disampaikan Bahlil perlu dipertimbangkan secara mendalam.
“Saya kira gagasan Golkar ini harus kita pikirkan baik-baik. Mari kita berani,” ujarnya.
Usulan Bahlil Soal Pemilihan Kepala Daerah
Sebelumnya, Bahlil kembali menyuarakan usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung, dalam acara HUT Partai Golkar malam yang sama.
Gagasan tersebut bukan yang pertama, karena Bahlil telah beberapa kali menyampaikannya di berbagai forum. Salah satunya saat membuka Musyawarah Daerah DPD I Golkar Sulawesi Tenggara di Kendari, Minggu (2/11/2025).
Bahlil menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan alternatif yang ditawarkan Golkar, dan menurutnya sejalan dengan konstitusi.
“Pemilihan gubernur oleh DPRD adalah opsi alternatif. Pemilihan di DPRD juga merupakan wujud demokrasi. Dalam UUD 1945, pemilihan langsung hanya untuk presiden. Sementara pemilihan bupati dan gubernur tetap dilakukan melalui proses demokratis,” ujar Bahlil.
