Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki pertimbangan khusus sehingga tidak menetapkan banjir besar di tiga provinsi Sumatera sebagai status darurat bencana nasional. Pernyataan itu disampaikan Muzani usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
“Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu,” ungkap Muzani.
Ia menambahkan, keputusan penetapan status bencana berada sepenuhnya di tangan kepala negara. “Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk keppres, keputusan presiden,” ujarnya.
Menurut Muzani, pemerintah pusat masih mampu mengendalikan situasi bencana di wilayah terdampak. Seluruh unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah, disebut bekerja bersama menangani dampak banjir dan longsor.
“Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” tegasnya.
Muzani juga menyampaikan keprihatinan atas tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah menghadapi bencana di wilayah masing-masing. Mereka adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, serta Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
“Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama,” ujar politikus Gerindra tersebut.
Banjir bandang dan longsor melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana yang menerjang sejumlah wilayah di tiga provinsi tersebut.










