Setahun Jadi Buronan, Riza Chalid Didesak Segera Diadili Tanpa Kehadiran

Foto: Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. (Istimewa)
Foto: Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. (Istimewa)

Generasi.co, Jakarta – Mohammad Riza Chalid yang menjadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina didesak segera diadili tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia. Desakan itu disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada Kejaksaan Agung karena Riza hingga kini belum berhasil ditangkap sejak masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Agustus 2025.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Selasa (17/11/2026). Dia meminta penyidik segera melimpahkan perkara Riza ke pengadilan agar proses persidangan dapat berjalan meski tersangka tidak hadir.

“Kami mendesak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk dapat melimpahkan perkara Tersangka Riza Chalid ke pengadilan agar dapat dilakukan sidang in absentia sebagai bentuk keseriusan dalam menuntaskan suatu perkara atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah dilakukan oleh Riza Chalid serta untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut,” tulis Boyamin dalam keterangannya.

MAKI mengancam mengajukan praperadilan apabila Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ancaman itu disampaikan melalui surat somasi Nomor 05/MAKI-SOMASI_JAMPIDSUS/17.XI/2026 tertanggal 17 November 2026.

“Apabila tidak ditemukan tindak lanjut untuk melakukan sidang in absentia perkara tersangka Riza Chalid, maka kami siap menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Boyamin menilai ketidakhadiran Riza tidak semestinya membuat penanganan perkara korupsi tersebut terus berlarut-larut. Dia merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemeriksaan dan putusan perkara tanpa kehadiran terdakwa.

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya,” ujar Boyamin.

Diduga Gunakan Paspor Asing

Selain mendesak persidangan in absentia, Boyamin mengungkap dugaan Riza Chalid pernah masuk ke Indonesia menggunakan paspor negara lain dengan identitas Abdul Kareem.

Menurut Boyamin, perjalanan tersebut diduga berlangsung pada 15 Mei 2023 ketika Riza berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia menyebut Riza kemudian kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada 16 Mei 2023 menggunakan penerbangan langsung Malaysia Airlines dari Balikpapan.

Boyamin juga menduga Riza mengubah penampilannya untuk menghindari pelacakan. Dia menyebut sosok yang diduga Riza telah mencukur kumis dan terlihat lebih klimis, serta masih mengenakan masker dan topi.

“Melihat kelicinannya maka sudah semestinya dilakukan sidang in absentia,” tegas Boyamin.

Dugaan perjalanan menggunakan paspor asing dan identitas Abdul Kareem tersebut disampaikan Boyamin dalam somasinya. Informasi itu belum disertai bukti yang dapat memverifikasi identitas maupun perjalanan yang dimaksud.

Setahun Masuk Daftar Buronan

Kejaksaan Agung menetapkan Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka pada 10 Juli 2025 dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

Dalam perkara tersebut, Riza diduga berperan sebagai aktor intelektual. Penyidik kemudian memasukkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang pada 19 Agustus 2025 setelah tiga kali pemanggilan pemeriksaan tidak dipenuhi.

MAKI menilai status buronan yang disandang Riza menjadi alasan bagi Kejaksaan Agung untuk segera mengambil langkah hukum agar perkara tersebut memperoleh kepastian.

Boyamin berharap Jampidsus merespons somasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Jika tidak ada tindak lanjut, MAKI menyatakan siap menempuh jalur praperadilan.