Generasi.co, Jambi – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memprioritaskan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah terpencil, wilayah terluar, dan kawasan dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan karena masih banyak wilayah yang belum terjangkau program pemenuhan gizi tersebut.
Sudaryono mengatakan BGN telah menerima sejumlah daftar daerah yang membutuhkan perluasan jangkauan MBG. Pihaknya akan memeriksa daftar tersebut dan mempercepat pelaksanaan program, terutama di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki angka stunting tinggi.
“Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali,” kata Sudaryono di Jambi, Jumat.
Dia menegaskan pelaksanaan MBG harus menjangkau masyarakat yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi, bukan hanya wilayah yang memiliki akses lebih mudah.
Selain memperluas jangkauan, BGN juga memperketat tata kelola dan pengawasan program. Pembenahan tersebut mencakup kewajiban pelaporan penggunaan anggaran setiap hari, peningkatan pengawasan dapur, serta pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV terpusat.
Sudaryono mengatakan pengawasan kini diperketat untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya,” ujarnya.
BGN Perkuat Tata Kelola MBG 2.0
Sudaryono menyebut berbagai pembenahan tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang disebut MBG 2.0.
Melalui konsep tersebut, BGN ingin memastikan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam program MBG dapat dilihat dan diawasi masyarakat.
“Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik,” kata Sudaryono.
Dia menegaskan pemerataan jangkauan dan penguatan pengawasan menjadi bagian penting agar MBG memberikan manfaat optimal, baik dalam pemenuhan gizi maupun dampaknya terhadap masyarakat.










