Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan langkahnya menggandeng empat kementerian dan satu lembaga negara untuk penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar gimik politik. Ia menegaskan, kesepakatan tersebut memiliki target konkret untuk menjadikan koperasi sebagai “agregator” ekonomi rakyat, bukan sekadar dokumen di atas kertas.
Penegasan itu disampaikan Ferry usai menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Menteri UMKM, Menteri Kehutanan, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Wakil Menteri Transmigrasi, serta Dirut BPJS Kesehatan di Jakarta.
“Kolaborasi ini bukan sekadar MoU di atas kertas dan setiap kerja sama yang disepakati tidak bersifat seremonial,” tegas Ferry.
Bidik 80 Ribu Gerai Jadi ‘Marketplace’
Ferry menjelaskan, sinergi lintas sektor ini dirancang dengan ruang lingkup yang jelas agar koperasi benar-benar tumbuh menjadi simpul ekonomi produktif. Salah satu strategi utamanya adalah menyulap jaringan Koperasi Merah Putih menjadi marketplace nasional bagi produk UMKM.
Tak tanggung-tanggung, politikus Partai Gerindra ini menargetkan puluhan ribu gerai koperasi akan menjadi etalase produk lokal.
“Sekitar 80 ribu gerai koperasi yang direncanakan beroperasi akan memprioritaskan produk UMKM lokal. Ini penting untuk memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha,” papar Ferry.
Konsolidasi Ekonomi Desa
Dalam skema yang dirancang Ferry, Koperasi Merah Putih akan berfungsi mengonsolidasikan potensi masyarakat dan usaha kecil di daerah agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Langkah Ferry ini mendapat dukungan penuh dari Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Maman menilai koperasi memegang peran vital sebagai jembatan bagi UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas dan terorganisir.
“Koperasi bisa menjadi jembatan UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Ini sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi,” ujar Maman.
Program ini juga mulai bergulir di tingkat daerah. Sejumlah pemerintah daerah seperti Kabupaten Ponorogo dan Banyuwangi menyatakan kesiapannya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini, termasuk penyediaan aset daerah untuk kantor operasional koperasi.
