Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikan HNW dalam Rapat Kerja bersama Menteri Sosial di Jakarta, Selasa (27/1). Menurutnya, jika tujuan utama program ini adalah memutus “lingkaran setan” kemiskinan, maka lokasinya harus tepat sasaran.
Berdasarkan Data Susenas BPS 2025, HNW menyoroti sejumlah provinsi yang harus didahulukan dalam pembangunan fisik SR permanen yang rencananya dimulai tahun 2026.
“Data Susenas BPS 2025 menunjukkan wilayah Papua, NTT, Maluku, dan Aceh yang masuk kategori itu. Sehingga pendirian SR di sana harusnya didahulukan dan diperbanyak, agar bisa mewujudkan program memutus dan memotong lingkaran kemiskinan antargenerasi,” ujar HNW, dikutip Kamis (29/1).
Jangan Lupakan Lansia dan Yatim Piatu
Selain menyoroti lokasi sekolah, HNW juga memberikan catatan kritis terkait postur anggaran Kemensos. Ia mengingatkan pemerintah agar fokus pada Sekolah Rakyat tidak lantas mengorbankan program jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan lainnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan kekhawatirannya karena program bantuan permakanan (konsumsi harian) untuk 116.754 lansia dan 36.000 penyandang disabilitas hingga kini belum memiliki alokasi anggaran yang jelas. Kondisi serupa juga dialami oleh program bantuan atensi untuk anak yatim piatu (Yapi).
“Harapannya agar permintaan ini diluluskan Kemenkeu, agar program prioritas seperti Sekolah Rakyat dapat dijalankan, dan program untuk membantu kelompok rentan; yatim piatu, disabilitas, dan lansia juga tetap bisa diwujudkan,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mendukung pengajuan tambahan anggaran Kemensos sebesar Rp7,4 triliun agar kedua fokus tersebut—pendidikan dan bantuan sosial—dapat berjalan beriringan.
Latar Belakang: Transformasi Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat (SR) merupakan program strategis pemerintah yang ditargetkan beroperasi penuh dengan bangunan permanen mulai tahun 2026 di setiap kabupaten/kota. Skemanya melibatkan sinergi lintas instansi: pemerintah daerah menyediakan lahan, sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertanggung jawab atas pembangunan fisik yang terstandarisasi.
Hingga tahun 2025, tercatat baru ada 166 unit SR rintisan. Sebagian besar masih menumpang di fasilitas milik Kemensos (Sentra/BP3KS), gedung pemda, atau kampus, dengan konsentrasi terbanyak masih berada di Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah).
Usulan HNW bertujuan agar distribusi pembangunan fisik tahun depan tidak lagi “Jawa-sentris”, melainkan menyasar kantong-kantong kemiskinan di Indonesia Timur dan wilayah prioritas lainnya demi pemerataan kualitas SDM dan penguatan integrasi NKRI.
