Sorong, Generasi.co — Akses kepemilikan dan perbaikan hunian di wilayah Indonesia Timur kini menjadi fokus utama pemerintah. Tingginya kebutuhan rumah layak huni di Bumi Cenderawasih terbukti dari nyaris habisnya kuota Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) di kuartal kedua tahun 2026.
Merespons tingginya permintaan tersebut, pemerintah pusat langsung menyiapkan intervensi ganda, yakni percepatan pembiayaan perumahan dan megaproyek renovasi puluhan ribu rumah tidak layak huni di enam provinsi di Papua.
Serapan Tembus Rp258 Miliar, Kuota KPR Nyaris Ludes
Hingga 27 April 2026, BRI mencatat penyaluran KPP di wilayah Papua telah menembus angka Rp258,9 miliar, yang disalurkan kepada 610 debitur.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mengapresiasi penyerapan agresif tersebut. Menurutnya, tingginya animo masyarakat membuat kuota kredit perumahan bersubsidi di Papua menipis lebih cepat dari perkiraan.
“BRI membuktikan sebagai BUMN itu pro rakyat, terutama pro rakyat kecil dengan penyerapan KUR perumahan yang sangat tinggi. Bahkan ini baru bulan April belum selesai, kuotanya sudah mulai habis,” tegas Maruarar dalam konferensi pers di Sorong, Senin (27/4/2026).
Dari total pembiayaan Rp258,9 miliar, penyaluran didominasi pada sisi penawaran (supply) sebesar Rp174,4 miliar, dan sisi permintaan (demand) sebesar Rp84,5 miliar. Adapun distribusi pembiayaan terserap di berbagai wilayah dengan rincian:
- Provinsi Papua: 28,03%
- Papua Barat: 16,76%
- Papua Tengah: 14,76%
- Papua Selatan: 13,83%
- Sisanya tersebar merata di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, membenarkan bahwa angka ini mencerminkan besarnya backlog (kekurangan) dan potensi permintaan hunian di kawasan Indonesia Timur yang masih sangat tinggi.
Pemerintah Kebut Renovasi 21 Ribu Rumah Tak Layak Huni
Selain skema pembiayaan baru, pemerintah juga mengeksekusi program perbaikan fisik secara masif. Maruarar menegaskan bahwa Presiden menginstruksikan agar negara hadir langsung di kawasan kumuh dan miskin.
“Kita akan segera lakukan perbaikan. Program renovasi tersebut menyasar sedikitnya 21 ribu rumah di enam provinsi di Papua yang tersebar di 42 kabupaten/kota,” jelas Maruarar.
Guna memastikan pasokan rumah subsidi tetap berjalan, pemerintah juga mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dikhususkan bagi pengembang skala UMKM. Skema ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga yang sangat ringan, yakni 5 persen.
Dukungan Penuh Pemerintah Pusat
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengingatkan bahwa penyelesaian krisis hunian di Papua tidak bisa berjalan maksimal jika hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Program ini tidak bisa maksimal jika hanya mengandalkan APBD. Perlu dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi semua pihak agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Tito.
