Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Hery Gunardi merespons wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berniat mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Rencana pengambilalihan anak usaha BRI tersebut diwacanakan Kemenkeu guna mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Saat ditemui di Wisma Danantara, Hery menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait rencana pengalihan PNM ke bawah naungan Kementerian Keuangan.
“Belum ada. Belum ada [pembicaraan],” kata Hery, dikutip Kamis (19/2).
Tunggu Titah Danantara
Lebih lanjut, Hery menjelaskan bahwa segala bentuk aksi korporasi (corporate action), termasuk pelepasan anak usaha, sepenuhnya merupakan wewenang Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) selaku pemegang saham pengendali.
“Itu PNM kan BRI juga pemegang sahamnya Danantara. Jadi kalau misalnya ada kebijakan ataupun sifatnya corporate action, itu tanyanya bukan ke saya, tanya ke pemilik ya,” jelasnya.
Alasan Menkeu Incar PNM
Ditemui secara terpisah di lokasi yang sama, Menkeu Purbaya membeberkan alasannya ingin mengambil alih PNM. Menurutnya, pembebanan Public Service Obligations (PSO) atau kewajiban pelayanan umum pemerintah kepada entitas bisnis publik berpotensi mengganggu valuasi perusahaan induknya, yakni BRI.
Purbaya menilai penyaluran program KUR pemerintah akan jauh lebih efisien jika dikelola langsung melalui PNM di bawah kendali negara. Ia membandingkan skema ini dengan beban subsidi bunga KUR yang selama ini menguras kas negara.
“Anda hitung sekarang, saya [bayar] subsidi bunga [KUR] berapa? Rp40 triliun hilang. Kalau saya salurkan ke PNM asal tidak hilang, bunga rendah kan masih ada uangnya. Setiap tahun saya inject segitu kan besar lama-lama,” papar Purbaya.
Meski telah merancang skema agar KUR pemerintah tersalurkan secara eksklusif via PNM, Purbaya memastikan pihak perbankan umum tetap diperbolehkan menyalurkan KUR reguler seperti biasa.
Namun, Purbaya menyadari bahwa realisasi wacana ini sangat bergantung pada lampu hijau dari CEO Danantara, Rosan Roeslani. Saat ini, rencana tersebut masih dikaji lebih dalam di tingkat teknis kementerian.
“Jadi saya pikir kalau untuk unit yang menjalankan PSO kebanyakan dipakai pemerintah saja. Saya sedang bicara dengan Pak Rosan, bisa apa tidak? Kalau dia tidak kasih, ya sudah. Sedang saya pikirkan, masih belum dapat persetujuan, jadi saya ke level teknis dulu,” pungkasnya.










