Imbas Konflik Timur Tengah, Prabowo Usulkan WFH Nasional dan Potong Gaji Pejabat

Presiden Prabowo Subianto tegaskan kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dijalankan untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan, serta melindungi seluruh rakyat pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo

Jakarta, Generasi.co — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan wacana penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi sektor pemerintahan dan swasta, serta pemangkasan hari kerja menjadi empat hari sepekan. Wacana darurat ini diusulkan sebagai respons pemerintah untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah eskalasi konflik yang memanas di Timur Tengah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo menjadikan langkah darurat yang diambil oleh Pemerintah Pakistan sebagai rujukan perbandingan bagi Indonesia dalam menghadapi krisis global.

“Mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” ungkap Prabowo di hadapan para menterinya.

Skenario Penghematan Ekstrem: Potong Gaji hingga Setop Anggaran Pesta

Selain kebijakan WFH, Prabowo juga menyoroti langkah pemotongan gaji para pejabat negara untuk disubsidikan kepada kelompok rentan. Merujuk pada pemaparan grafis Sekretariat Kabinet, berikut adalah sederet kebijakan pengetatan yang ditekankan Presiden sebagai bahan kajian:

  • Pemotongan Gaji: Pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen (DPR) untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah.
  • Pembatasan BBM: Pemotongan kuota BBM untuk seluruh kementerian dan pelarangan penggunaan 60 persen kendaraan dinas.
  • Pembekuan Belanja Negara: Penghentian belanja asing, pengadaan kendaraan, mebel, serta pelarangan penggunaan dana pemerintah untuk acara seremonial/pesta.
  • Pembatasan Mobilitas: Penghentian seluruh kunjungan dinas ke luar negeri.
  • Sektor Pendidikan: Pengalihan perguruan tinggi ke sistem online dan penghentian aktivitas sekolah tatap muka selama dua pekan menjelang Idul Fitri.

Golkar Minta WFH Difokuskan di Tiga Provinsi

Merespons wacana tersebut, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, meminta agar skenario ini dikaji secara komprehensif, khususnya terkait dampak ekonomi turunannya. Ia mengusulkan agar kebijakan WFH tidak dipukul rata, melainkan difokuskan pada wilayah dengan tingkat konsumsi BBM tertinggi.

“Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang menurut data, konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan. Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH,” jelas Irawan saat dihubungi, Selasa (17/3/2026).

Irawan menegaskan bahwa WFH berskala masif ini harus berstatus sebagai respons darurat sementara, serta membutuhkan komunikasi publik yang jelas agar tidak memicu kepanikan psikologis di kalangan pelaku usaha.

Gubernur DKI Nyatakan Siap Eksekusi

Di tingkat daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan penuh jajarannya apabila instruksi WFH nasional resmi diterbitkan oleh Istana. Ia mengakui bahwa konflik berkepanjangan di Iran memberikan tekanan luar biasa pada suplai energi, khususnya gas dan BBM, yang memicu lonjakan harga yang signifikan.

“Pemerintah DKI Jakarta, kalau pemerintah pusat memberlakukan (WFH) secara menyeluruh, kami akan mengikutinya. Jadi Jakarta akan mengikutinya,” tegas Pramono, Selasa (17/3/2026).

Terlepas dari ancaman krisis energi global, Pramono memastikan kesiapan stok pangan dan energi di Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi harga pada komoditas cabai keriting dan daging, ia menjamin ketersediaan pasokan LPG dan bahan pokok lainnya di ibu kota berada dalam kondisi aman dan termonitor ketat.