Jakarta, Generasi.co — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono baru saja menerima kunjungan delegasi dari Australia yang membawa misi khusus: mengamankan pasokan pupuk urea produksi Indonesia. Gangguan pasokan akibat konflik global memaksa Negeri Kanguru tersebut melirik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pertanian mereka.
Di sisi lain, Indonesia juga membidik bahan baku fosfat dari Australia guna memperkuat produksi pupuk nasional. Meski skema saling menguntungkan (mutual need) ini terbuka lebar, Sudaryono memberikan peringatan keras bahwa kepentingan dalam negeri tidak bisa ditawar.
Diplomasi “Saling Butuh” di Tengah Krisis Global
Melalui keterangannya, Sudaryono mengonfirmasi adanya titik temu strategis antara kedua negara. Namun, ia menekankan bahwa setiap kesepakatan dagang antarnegara harus memberikan dampak langsung bagi kemandirian pangan Indonesia.
“Pas sekali. Saling butuh. Kita duduk bersama mencari titik temu. Pasokan domestik pantang diganggu gugat,” tegas Sudaryono melalui laman Instagram resminya, Senin (20/4/2026).
Syarat Ekspor: Kuota Domestik Harus Melimpah
Wamentan memastikan bahwa kran ekspor urea ke Australia hanya akan dibuka jika dan hanya jika kebutuhan jutaan petani di seluruh pelosok Nusantara sudah terpenuhi sepenuhnya. Ia menolak memberikan janji manis kepada pihak asing jika stabilitas stok di “rumah sendiri” belum terjamin.
Prinsip Utama Kebijakan Pupuk Wamentan:
- Prioritas Utama: Kebutuhan petani lokal wajib tuntas 100%.
- Syarat Ekspor: Harus ada kuota berlebih yang sudah dinyatakan aman secara nasional.
- Kedaulatan Nasional: Pantang mengutamakan pasar luar negeri sebelum urusan dalam negeri beres.
Target Akhir: Pupuk Murah, Panen Mahal
Langkah taktis ini merupakan bagian dari visi besar untuk membakar semangat para “pahlawan pangan” Indonesia. Sudaryono menargetkan adanya efisiensi yang berujung pada penurunan harga pupuk subsidi bagi petani, namun di saat yang sama, harga beli hasil panen harus merangkak naik.
“Harga pupuk subsidi turun, harga beli panen naik. Urusan dagang antarnegara boleh jalan, tapi memprioritaskan rumah sendiri adalah harga mati,” pungkasnya.
Komitmen ini memberikan sinyal kuat kepada para mitra dagang internasional bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, kebijakan pertanian Indonesia akan jauh lebih proteksionis dan berorientasi pada kesejahteraan petani domestik.
