Jakarta, Generasi.co — Partai Gerindra menunjukkan taringnya dalam melindungi ekosistem industri kreatif dalam negeri. Sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, negara dituntut untuk segera mengintervensi pasar demi menyelamatkan film nasional yang terus digempur oleh dominasi film impor.
Penegasan tersebut dilontarkan oleh Legislator Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Tokoh muda yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Tunas Indonesia Raya (Tidar) ini menegaskan bahwa tanpa campur tangan dan keberpihakan negara, film karya anak bangsa akan terus menjadi ‘tamu’ di negerinya sendiri.
“Kami ingin mengetahui apakah ada kebijakan yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberpihakan negara terhadap film nasional,” ujar Rahayu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2026), mewakili Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional.
Visi Prabowo: Negara Wajib Hadir Lewat Ekonomi Hibrida
Rahayu menekankan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi hibrida. Artinya, negara memiliki wewenang penuh dan peran krusial untuk menambal celah yang tidak mampu dijangkau oleh mekanisme pasar bebas.
Manuver Gerindra di parlemen ini merupakan terjemahan langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan seluruh sektor industri dalam negeri, termasuk perfilman, memiliki daya saing dan ketahanan yang kuat. Panja saat ini tengah membongkar dan mendalami mekanisme distribusi layar lebar guna memastikan terciptanya ekosistem bisnis yang adil.
Krisis Layar dan Tuntutan Transparansi Kuota Bioskop
Lebih jauh, kader Gerindra ini menyoroti ketimpangan ekstrem antara jumlah produksi film dan ketersediaan layar. Sepanjang tahun 2023, industri perfilman tanah air merilis lebih dari 200 judul film. Ironisnya, jumlah layar bioskop di Indonesia hanya berkisar antara 2.000 hingga 2.500 layar—yang mayoritas dikuasai oleh raksasa jaringan seperti Cinema XXI, CGV, dan Cinépolis.
Kondisi krisis layar ini semakin diperparah dengan adanya perjanjian bisnis antara jaringan bioskop dan distributor asing yang kerap menyingkirkan jatah film lokal. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra menuntut transparansi absolut dari pihak pengelola bioskop terkait sistem kurasi dan distribusi.
“Kami ingin mendapatkan gambaran mengenai persentase film nasional yang tayang serta bagaimana sistem kurasi dilakukan. Misalnya, mengapa satu film mendapat 20 layar, sementara yang lain bisa mencapai 50 layar. Ini penting agar kami memahami dinamika di lapangan,” tegas keponakan Presiden Prabowo tersebut.
Dorong Kebangkitan Bioskop Daerah
Sebagai solusi jangka menengah, Gerindra mendorong lahirnya bioskop-bioskop independen di berbagai daerah yang secara khusus mengalokasikan layarnya untuk film lokal. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperluas akses tontonan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Nusantara.
Panja DPR RI kini tengah merumuskan penguatan regulasi turunan untuk membongkar sistem distribusi yang monopolistik, memastikan pemasaran film yang adil, dan menjadikan layar bioskop Indonesia sebagai etalase utama bagi karya bangsanya sendiri.
