Jakarta, Generasi.co — Kesepakatan anggaran jumbo sebesar Rp100,1 triliun antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah kini memasuki babak baru. Dana tersebut dialokasikan secara khusus untuk mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan masa tenggat pengerjaan hingga tahun 2028.
Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa persetujuan anggaran ini menjadi landasan hukum dan operasional yang kuat untuk memulai fase pemulihan permanen di lapangan.
Fase Pemulihan Permanen dan Target Evaluasi Dua Mingguan
Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Pemerintah, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penanganan pascabencana di tiga provinsi tersebut kini resmi bergeser ke tahap pembangunan jangka panjang. Hal ini dilakukan setelah fase tanggap darurat dan masa transisi dinilai telah berjalan dengan baik.
“Kita sekarang masuk masa menuju pemulihan permanen. Kuncinya ada pada rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun dari usulan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga,” ujar Tito usai rapat koordinasi di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Untuk memastikan proyek berjalan tanpa hambatan birokrasi, DPR RI meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait segera menyusun timeline kerja yang ketat. Pemerintah pun menargetkan proses evaluasi progres fisik dan serapan anggaran akan dilakukan secara berkala setiap dua minggu sekali.
Rincian Alokasi Anggaran Tahunan (2026–2028)
Total anggaran Rp100,1 triliun ini akan digelontorkan dalam tiga tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun 2026: Rp38,9 triliun (Fokus pada konektivitas akses jalan nasional dan infrastruktur dasar)
- Tahun 2027: Rp32,9 triliun (Fokus pada penyelesaian hunian tetap bagi warga terdampak)
- Tahun 2028: Rp28,2 triliun (Fokus pada finalisasi fasilitas publik dan penguatan mitigasi)
Prioritas Utama: 11 Ribu Program Kerja dan Hunian Tetap
Pemerintah mencatat ada total 11.512 program dan kegiatan yang siap dieksekusi. Infrastruktur dasar seperti pasokan listrik, BBM, jaringan internet, dan layanan kesehatan dilaporkan sudah kembali normal di sebagian besar wilayah, meski beberapa titik masih terkendala longsor.
Dua sektor yang menjadi sorotan utama dalam cetak biru (blueprint) pemulihan ini meliputi:
- Target Hunian Tetap (Huntap): Pemerintah memasang target ambisius agar seluruh pembangunan Huntap rampung paling lambat pada tahun 2027. Langkah ini diambil agar warga terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (Huntara).
- Pemulihan Sektor Pendidikan: Terdata sebanyak 4.992 sekolah mengalami kerusakan akibat bencana. Saat ini, sebanyak 3.084 sekolah sudah masuk tahap perbaikan fisik, sementara sisanya akan diakomodasi pada gelombang program rehabilitasi berikutnya.
Kucuran Tambahan Dana Transfer Daerah Rp10,6 Triliun
Selain mengandalkan anggaran belanja kementerian pusat, pemerintah juga mengawal tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai total Rp10,6 triliun untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam melakukan penanganan darurat lanjutan.
Berikut adalah rincian pembagian dana transfer khusus untuk tiga provinsi terdampak:
| Provinsi Penerima | Alokasi Dana Tambahan Transfer (TKD) | Fokus Penggunaan Daerah |
| Sumatera Utara | Rp6,0 Triliun | Pemulihan akses logistik daerah dan fasilitas sosial. |
| Sumatera Barat | Rp2,3 Triliun | Penanganan area rawan longsor dan normalisasi sungai. |
| Aceh | Rp1,6 Triliun | Rehabilitasi fasilitas publik dan pemulihan ekonomi lokal. |
“Kami meminta tiap kementerian dan lembaga membuat timeline. Progresnya akan dievaluasi secara berkala,” tegas Sufmi Dasco Ahmad memastikan fungsi pengawasan DPR akan berjalan ketat agar seluruh anggaran tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Sumatera.
