Jakarta, Generasi.co — Langkah besar diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Melalui rapat koordinasi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (25/5/2026), kedua belah pihak resmi menyepakati alokasi anggaran fantastis senilai Rp100,166 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (rehab-rekon) untuk proyek raksasa ini telah mendapatkan lampu hijau dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Bahwa barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas Pasca Bencana DPR Republik Indonesia dengan Satgas Pemulihan Rekonstruksi dari Bencana Sumatera dari pihak pemerintah. Dan kami tadi sudah membahas tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas,” ujar Dasco.
Skema Alokasi Anggaran Multiyears (3 Tahun)
Anggaran jumbo sebesar Rp100,1 triliun ini tidak akan digelontorkan sekaligus, melainkan dibagi secara bertahap ke dalam tiga tahun anggaran (2026–2028). Dana ini ditargetkan untuk memulihkan infrastruktur dan aspek sosial-ekonomi di tiga provinsi wilayah Sumatera yang terdampak paling parah.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari pihak pemerintah, Tito Karnavian, merinci pembagian alokasi dana tersebut sebagai berikut:
| Tahun Anggaran | Nilai Alokasi Dana Pemulihan | Fokus Implementasi |
| Tahun 2026 | Rp38,9 Triliun | Tahap awal rekonstruksi infrastruktur vital dan pemenuhan kebutuhan dasar. |
| Tahun 2027 | Rp32,9 Triliun | Akselerasi pembangunan fasilitas publik dan pemulihan ekonomi makro daerah. |
| Tahun 2028 | Rp28,2 Triliun | Tahap finalisasi, penyempurnaan, dan penguatan mitigasi bencana jangka panjang. |
| Total Anggaran | Rp100,166 Triliun | Masa bakti program selama 3 tahun. |
DPR Siap Kawal Ketat Eksekusi Lapangan
DPR RI menyambut baik komitmen pembiayaan responsif yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Kendati anggaran sudah aman, Dasco menegaskan bahwa fungsi pengawasan parlemen akan diperketat demi memastikan dana seratusan triliun tersebut benar-benar tersalurkan tanpa kebocoran dan hambatan birokrasi di lapangan.
Koordinasi teknis selanjutnya akan langsung dieksekusi oleh kementerian dan lembaga terkait di bawah komando Satgas Pemerintah.
“Alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah dan kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Untuk teknisnya, akan dilakukan oleh Satgas dari pemerintah yang diketuai oleh Pak Tito Karnavian,” pungkas Dasco.
Percepatan ini diharapkan mampu menjawab keluhan di beberapa daerah terdampak, seperti Aceh, yang sebelumnya sempat mengabarkan bahwa pemulihan infrastruktur baru menyentuh angka 30 persen.
