Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengkritik pihak-pihak yang memplesetkan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”. Menurutnya, pelabelan tersebut tidak didasarkan pada fakta dan mengabaikan manfaat program bagi jutaan masyarakat.
Hasan mengatakan ruang digital saat ini kerap dipenuhi sikap sinis yang berkembang lebih cepat dibanding upaya memeriksa kebenaran informasi. Kondisi tersebut, kata dia, berisiko mengorbankan nalar publik.
“Ada orang yang bilang SPPG itu adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya di diskon juga ini,” kata Hasan dalam unggahan video di akun Instagramnya, Senin (1/6).
Ia menjelaskan SPPG merupakan bagian dari ekosistem program pemenuhan gizi yang menyasar sekitar 62 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di berbagai daerah.
Menurut Hasan, program tersebut juga memberikan dampak ekonomi karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat di dapur pelayanan gizi.
Karena itu, ia menilai tudingan yang menyebut SPPG sebagai alat politik secara tidak langsung juga merendahkan para pekerja dan penerima manfaat program tersebut.
“Kalau dia bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Dia juga sedang mengata-ngatai 62 juta penerima manfaat, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Hati-hati kalau bicara,” ujarnya.
Hasan menilai tuduhan yang tidak didukung data dan fakta berpotensi merusak reputasi program pemerintah sekaligus mengabaikan kontribusi para pekerja dan hak masyarakat yang menerima manfaat.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di ruang publik maupun media sosial.
“Jangan sampai fakta di diskon, kebenaran di diskon, dan nalar di diskon,” imbuhnya.
Ia mengibaratkan informasi seperti makanan yang perlu dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Menurutnya, masyarakat perlu memeriksa fakta dan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
“Itu sama dengan informasi. Kalau ada informasi, resapi dulu. Cari dulu informasi yang benar. Lihat dulu faktanya. Cari dulu kebenarannya. Jangan sampai nalar Anda kemudian dipotong-potong. Jangan sampai nalar Anda didiskon-diskon,” jelasnya.
“Cukuplah tas yang didiskon. Cukuplah harga barang yang didiskon. Tapi nalar dan pikiran jangan sampai didiskon,” tambah Hasan.
Ia juga menegaskan bahwa kebiasaan merespons sesuatu dengan kemarahan dan kebencian berisiko memperburuk kualitas diskusi publik. Menurut Hasan, Indonesia hanya dapat dibangun melalui persatuan dan kesatuan.
“Karena negara kita tidak dibangun dengan kemarahan. Negara kita tidak dibangun dengan kebencian. Justru negara kita hanya bisa dibangun dengan persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.
