Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan mendasar terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menyusul banyaknya sekolah dasar negeri (SDN) yang sepi peminat pada tahun ajaran 2026/2027.
Menurut Lestari, perbaikan harus diawali dengan analisis data terkini mengenai kesesuaian daya tampung sekolah dan potensi jumlah peserta didik di setiap daerah agar kebijakan pendidikan lebih tepat sasaran.
“Perencanaan yang asimetris ini harus segera dibenahi. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah tidak lagi sejalan dengan realitas demografis dan minat masyarakat,” kata Lestari, yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).
Anggota Komisi X DPR RI itu menilai sistem penerimaan murid baru harus dibangun secara lebih adaptif dan berbasis data. Menurutnya, penataan jaringan sekolah dasar negeri tidak lagi bisa dilakukan secara parsial.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan jumlah murid SD menurun dari 27,58 juta pada tahun ajaran 2011/2012 menjadi sekitar 23,9 juta pada 2024. Di sisi lain, jumlah sekolah dasar justru meningkat dari 61.566 unit pada 2003 menjadi 72.470 unit pada 2024.
Rerie menilai ketimpangan antara kapasitas sekolah dan jumlah peserta didik tersebut menjadi persoalan yang harus segera diatasi.
Ia juga menyoroti kondisi di sejumlah daerah yang menunjukkan banyak SDN gagal memenuhi kuota penerimaan murid baru. Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, rata-rata 470 SDN hanya memperoleh 13 hingga 14 murid baru dan satu sekolah tidak mendapatkan pendaftar.
Di Kota Malang, sebanyak 62 dari 195 SDN tidak memenuhi kuota dengan total 2.285 bangku kosong atau sekitar 27,46 persen dari total daya tampung. Sementara di Kabupaten Bangli, Bali, terdapat tujuh SDN yang hanya menerima tiga hingga enam murid baru, sedangkan di Kota Solo masih tersisa 1.144 bangku kosong di jenjang SD.
Selain persoalan demografi, Rerie menilai terjadi perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah. Dalam periode 2016 hingga 2022, jumlah siswa SD negeri turun dari 22,4 juta menjadi 20,3 juta, sedangkan jumlah siswa SD swasta meningkat dari 3,1 juta menjadi 3,7 juta.
“Ini indikasi jelas bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang lebih responsif. Sekolah negeri wajib meningkatkan mutu,” ujarnya.
Rerie mendorong pemerintah segera menyusun peta jalan pendidikan berbasis data kependudukan yang akurat untuk menentukan kebutuhan dan persebaran sekolah. Ia juga meminta koordinasi pemerintah pusat dan daerah diperkuat agar kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara efektif.
“Data sudah berbicara. Sekarang saatnya bertindak nyata. Perbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari akar masalahnya, agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang adil dan bermutu,” kata Rerie.
