Generasi.co, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan platform tersebut dirancang untuk membuat proses pengadaan lebih transparan, mulai dari identitas pemasok, harga komoditas, transaksi hingga aspek perpajakan.
Konsep marketplace tersebut akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan belanja Dana BOS.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” kata Sudaryono dalam keterangannya melalui akun Instagramnya, Sabtu (12/9/2026).
Pada tahap awal, BGN akan memasukkan enam komoditas utama ke dalam sistem, yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
Sudaryono menargetkan marketplace tersebut mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Selain transparansi pengadaan, sistem tersebut diarahkan untuk memperbesar dampak ekonomi MBG di daerah. BGN akan memprioritaskan pembelian bahan baku dari wilayah tempat dapur MBG beroperasi.
Dengan mekanisme itu, dapur MBG sebisa mungkin membeli bahan pangan dari pemasok lokal. Pengadaan dari daerah lain baru diperbolehkan apabila komoditas yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah tersebut.
“Misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” ujarnya.
BGN juga menyiapkan mekanisme verified seller untuk memastikan pemasok yang bertransaksi melalui marketplace telah melalui proses verifikasi.
Sudaryono mengatakan pemasok nantinya harus berasal dari pihak atau asosiasi yang telah diverifikasi.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, mekanisme tersebut juga memungkinkan pemerintah melihat perputaran ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan dampak yang diharapkan dari MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Program tersebut juga diarahkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama melalui keterlibatan pemasok dan pelaku usaha di daerah.
“Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua,” pungkasnya.









