Generasi.co, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta koperasi mempercepat pengembangan usaha agar mampu mengejar ketertinggalan dari badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan arahan tersebut ditindaklanjuti melalui rebranding, digitalisasi, dan perubahan fokus tata kelola koperasi.
“Koperasi sekarang memang oleh Bapak Presiden diminta untuk menjadi badan usaha yang ngebut ngejar ketinggalan dari Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha swasta,” ujar Ferry saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Ferry mengatakan Kementerian Koperasi mulai melakukan rebranding untuk memperkenalkan kembali koperasi, terutama kepada generasi muda. Digitalisasi juga menjadi bagian dari langkah transformasi koperasi.
“Yang pertama, rebranding koperasi, karena memang koperasi udah banyak yang kurang paham lagi, terutama di kalangan generasi muda, milenial, dan gen Z,” katanya.
Selain itu, Kemenkop mendorong perubahan tata kelola dengan memberikan porsi lebih besar pada pengembangan bisnis. Ferry mengatakan koperasi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek kelembagaan.
“Tata kelola ini penting. Di Kementerian Koperasi sebelumnya tuh memang lebih banyak heavy-nya atau bobotnya tentang kelembagaannya. Nah, sekarang kita mau dorong bobotnya itu ke pengembangan bisnisnya,” ujar Ferry.
Ferry juga menyampaikan perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurut dia, sekitar 23 ribu bangunan KDKMP telah selesai dibangun. Sekitar 17 ribu di antaranya masih menjalani proses verifikasi dan validasi.
Di forum yang sama, Ferry menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria. Ia mengatakan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 belum menjadi acuan utama bagi sejumlah regulasi sektoral di bidang agraria.
“Memang negara punya utang. Karena Undang-Undang Pokok Agraria sampai dengan sekarang sebenarnya tidak dijadikan sebagai undang-undang pokoknya dari undang-undang yang ada di bawah,” katanya.
Ferry mengatakan siap membantu petani dalam agenda reforma agraria, khususnya terkait access reform. Ia juga menawarkan fasilitas Kementerian Koperasi sebagai ruang untuk mendukung perjuangan petani dalam agenda tersebut.
Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II digelar pada 21–22 September 2026 di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut digagas Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Sawit Watch Indonesia.
Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan konferensi digelar ketika pemerintah dan DPR membahas RUU Reforma Agraria. Ia berharap pembahasan regulasi tersebut segera selesai sehingga pemerintah dapat kembali mendistribusikan tanah kepada petani.
Menurut Henry, perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sumber tanah yang dapat dibahas dalam agenda reforma agraria. Ia berharap kebijakan tersebut dapat mendukung perkembangan petani kelapa sawit dan koperasi petani kelapa sawit.










