Habiburokhman Dukung Ahrie Sonta Dipecat, Minta Pelaku Lain Ditindak

Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan catatan akhir tahun kinerja Komisi III DPR RI di hadapan rekan-rekan media, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024). (dpr.go.id)
Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan catatan akhir tahun kinerja Komisi III DPR RI di hadapan rekan-rekan media, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024). (dpr.go.id)

Generasi.co, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri menindak tegas seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Dia mendukung keputusan Polri memecat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution melalui sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Habiburokhman menilai penjatuhan sanksi terhadap Ahrie belum cukup apabila pihak lain yang terlibat tidak turut diproses. Menurut dia, penindakan harus dilakukan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan di lingkungan kepolisian.

“Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus penyadapan telah merusak kredibilitas Polri sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat.

“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” ujarnya.

Habiburokhman menilai keputusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ahrie sudah tepat dan sebanding dengan bobot pelanggaran yang dipersoalkan.

Dia juga menyoroti penyalahgunaan perangkat intelijen dan kewenangan strategis kepolisian. Menurut dia, instrumen yang semestinya digunakan untuk melindungi keamanan negara justru dapat mengancam rasa aman masyarakat apabila disalahgunakan.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan terus mengawal penegakan etik dan proses hukum pidana dalam perkara tersebut.