Generasi.co, Jakarta – Pemerintah mendorong penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diperluas hingga menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di luar institusi Kepolisian. Pemeriksaan dapat menjangkau kalangan elite politik dan birokrasi pemerintahan jika ditemukan bukti yang mendukung.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan perkara tersebut kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Penyidik Polri dijadwalkan menggelar perkara pada Kamis (19/11/2026) untuk mendalami hubungan antara dugaan penyadapan dan makar.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026), dikutip dari Antara.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebelumnya telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Yusril menyebut keterkaitan antara dugaan penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Gelar perkara yang dijadwalkan hari ini akan membahas hubungan antara para pihak yang diduga terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut. Forum itu kemungkinan tidak digelar di Mabes Polri.
Yusril mengatakan gelar perkara diharapkan memberikan kesempatan kepada penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing agar penanganan perkara berlangsung transparan.
Hasil gelar perkara dapat berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada atau penetapan tersangka baru. Namun, dia mengingatkan penerbitan SPDP tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka.
“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” kata Yusril.
Yusril juga mengungkapkan penyidik menemukan upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Meski demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah disita dan masih didalami.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujarnya.
Terkait kemungkinan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan, Yusril mengatakan penyidik perlu menelusuri tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di belakangnya.
Dia menilai pengusutan harus mencakup seluruh rangkaian perbuatan, mulai dari pihak yang merencanakan hingga pelaksana dan tujuan tindakan tersebut.
Yusril menjelaskan KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar melalui beberapa tahapan, yakni pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mendalami motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Kemungkinan tujuan yang perlu ditelusuri, menurut Yusril, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” kata dia.
Yusril juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian. Menurut dia, perkara tersebut merupakan kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.
Dia meminta pengusutan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Pengawasan kewenangan penyadapan
Selain pengusutan perkara, pemerintah menjalin komunikasi dengan DPR RI untuk memperkuat regulasi mengenai kewenangan penyadapan.
Yusril mengatakan pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut untuk menangani peristiwa tersebut. Pemberlakuan surut bertentangan dengan prinsip hukum pidana.
“Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah akan mengevaluasi dan memperketat pengawasan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.
Lembaga tersebut antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengawasan internal maupun eksternal diperlukan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.
“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” kata Yusril.
Pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden juga dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.
Empat jenderal menjadi tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Selain Slamet, tiga tersangka lainnya telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri.
Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.










