Generasi.co, Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah sembilan ketentuan kode etik profesi Polri. Perubahan ini salah satunya disiapkan untuk memungkinkan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu perubahan penting terdapat pada aturan pembentukan majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Anggota majelis kini dapat berasal dari personel yang pangkatnya paling rendah dua tingkat di bawah pangkat polisi yang disidangkan.
Ketentuan tersebut memungkinkan Polri membentuk majelis untuk mengadili anggota berpangkat tinggi, termasuk jenderal bintang empat seperti Listyo Sigit. Sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan perubahan aturan tersebut berkaitan dengan rencana sidang etik Listyo. Dia menyebut kebutuhan itu menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan Perpol baru.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir, Rabu (18/11/2026).
Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai penerbitan aturan baru tersebut mendesak agar Polri dapat menggelar sidang etik terhadap Listyo.
“Ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengadili seorang terduga pelanggar yang berpangkat jenderal. Ini karena kebutuhan keadaan nih. Jadi menurut saya, itu sesuatu yang wajar, ya di pasal 42 di perpol tersebut. Karena kan ada situasi kebutuhan yang mendesak,” ujar Sugeng, Rabu (18/11/2026).
Menurut Sugeng, tanpa perubahan ketentuan tersebut, Polri akan kesulitan memenuhi persyaratan untuk memeriksa anggota dengan pangkat tinggi.
“Kalau tidak, maka tidak bisa memenuhi ketentuan peraturan untuk memeriksa seorang terduga pelanggar dengan pangkat bintang empat,” katanya.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan itu ditetapkan Suyudi dan diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026. Pengundangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.
Selain persyaratan pangkat anggota KKEP, Perpol baru mengubah ketentuan pengajuan banding. Jika sebelumnya pelanggar, pasangan, anak, dan orang tua dapat mengajukan banding, kini hak tersebut hanya diberikan kepada pelanggar.
Perubahan juga mengatur bahwa hasil audit investigasi harus ditindaklanjuti dengan gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan turut diubah. Ketentuan sebelumnya menetapkan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan, sedangkan aturan baru menggunakan batas tiga hari kalender. Dengan demikian, hari Sabtu dan Minggu ikut diperhitungkan.
Aturan mengenai kehadiran dalam sidang KKEP juga berubah. Terduga pelanggar kini dapat mengikuti sidang secara langsung atau melalui media elektronik, seperti Zoom, dengan persetujuan ketua KKEP.
Perubahan ketentuan pangkat juga berlaku bagi anggota KKEP Banding. Sebelumnya, anggota majelis banding harus berpangkat sama atau lebih tinggi dari pelanggar. Kini, anggota dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar dapat masuk dalam majelis.
Perpol baru turut memangkas batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus. Ketentuan yang sebelumnya membatasi masa penempatan paling lama 30 hari kerja kini menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan. Perubahan serupa berlaku pada ketentuan Pasal 109 huruf d.
Perubahan terakhir menyangkut salah satu syarat pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Aturan baru memperjelas ketentuan mengenai anggota Polri yang tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.










