Febrie Adriansyah Sebut Penetapan Dirinya Tersangka sebagai Kriminalisasi

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah/Kejagung

Generasi.co, Jakarta – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menilai penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan bentuk kriminalisasi. Ia menduga perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah penindakan hukum yang dilakukannya selama menjabat sebagai Jampidsus.

Febrie meminta publik mencermati proses hukum yang menjeratnya. Menurut dia, berbagai langkah penegakan hukum yang pernah dilakukan Kejaksaan diduga menjadi latar belakang penetapan dirinya sebagai tersangka.

“Jadi kan seperti yang saya sampaikan sejak awal. Ketika saya ditetapkan tersangka bahwa ini tolong dicermati sebagai tindakan kriminalisasi,” kata Febrie di sela persidangan perkara TPPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, seluruh tindakan yang dilakukan selama bertugas di Kejaksaan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Mungkin ya, ini atas berbagai langkah-langkah yang telah kita buat di Kejaksaan. Mungkin teman-teman media kan sudah tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dan ternyata saya ditersangkakan,” ujarnya.

“Tapi, ingat, semua ini kita lakukan hanya karena untuk bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan lain,” lanjut Febrie.

Febrie juga mempertanyakan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Ia mengaku hingga saat itu sudah ada 23 saksi yang diperiksa, tetapi dirinya tidak memahami sejumlah keterangan yang disampaikan.

“Sampai saat ini sudah ada 23 saksi. Nah, saya hanya jadi penonton yang saya tidak mengerti. Yang saya tidak mengerti, bahkan saya tidak mengenal. Apalagi saya menghubungi,” katanya.

Ia berharap proses persidangan berjalan secara adil dan terbuka hingga menghasilkan keputusan.

“Nah, tinggal kita tunggu akhirnya. Apakah ini berjalan fair atau tidak,” tuturnya.

Dalam perkara ini, terdapat tiga terdakwa, yakni Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.

Febrie didakwa menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi senilai Rp346,7 miliar dan 440.990 dolar AS selama periode 2020 hingga Juli 2026.

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (7/10/2026).

Salah satu penerimaan yang diungkap jaksa adalah uang 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian terkait penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Febrie didakwa menerima saham senilai Rp14 miliar, uang Rp20,6 miliar, serta investasi Rp60 miliar beserta tanah dan bangunan dari sejumlah pihak.

Jaksa juga mengungkap dugaan penerimaan lainnya sebesar Rp203,4 miliar dari sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie.

Menurut jaksa, uang dan aset tersebut disamarkan melalui rekening, penyertaan modal perusahaan, serta pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Atas perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.