Gerindra Minta Istana Steril dari Personel Rekomendasi Listyo Sigit

Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso/DPR RI

Generasi.co, Jakarta – Partai Gerindra mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mensterilkan lingkungan inti Presiden Prabowo Subianto dari personel yang masuk atas rekomendasi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Desakan itu muncul menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh.

Juru Bicara Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, meminta tidak ada lagi personel rekomendasi Listyo yang memiliki akses ke lingkungan kepresidenan, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

“Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri,” kata Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sugiat juga meminta Kemensetneg mengevaluasi kebijakan strategis yang diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Dia mengkhawatirkan informasi yang diduga diperoleh melalui penyadapan telah dimanfaatkan untuk memengaruhi atau menyabotase kebijakan pemerintah.

Dalam rapat tersebut, Sugiat menuding Listyo melakukan penyadapan terhadap Prabowo selama dua tahun. Menurut dia, jangka waktu tersebut memungkinkan terkumpulnya banyak informasi mengenai kebijakan strategis pemerintah.

“Seorang Kapolri melakukan penyadapan kepada presiden selama dua tahun berjalan. Itu kan waktu yang sangat lama dan saya yakin percaya itu sudah banyak data sadapan yang mungkin itu terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis,” ujarnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah menyisir kembali kebijakan yang telah diterbitkan untuk mengetahui kemungkinan adanya intervensi atau sabotase.

“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, ini kebijakan-kebijakan ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase,” kata Sugiat.

Soroti Keamanan Lingkungan Istana

Sugiat menduga terdapat kelompok kepentingan yang berupaya menghambat kebijakan Prabowo, terutama kebijakan yang dinilai mengganggu kepentingan oligarki.

Dia juga mempertanyakan keamanan informasi di lingkungan Istana Negara. Sugiat mengaku belum mengetahui secara pasti apakah penyadapan dilakukan menggunakan perangkat yang dipasang di dalam Istana atau melalui teknologi jarak jauh.

Namun, dia menilai Kemensetneg harus memastikan keamanan fisik dan informasi Presiden tidak dapat ditembus pihak yang tidak berkepentingan.

“Saya pikir ini yang paling penting dari tugas Kementerian Sekretariat Negara ke depan. Memastikan ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril,” ucapnya.

Sugiat meminta penguatan sistem pengamanan kepresidenan menjadi salah satu prioritas Kemensetneg. Dia menyatakan Komisi XIII DPR siap mendukung kebutuhan anggaran untuk memperkuat pengamanan tersebut.

“Sekali lagi tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat,” kata dia.