Jakarta, Generasi.co — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dilingkupi banyak persoalan di lapangan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah terpaksa mengambil langkah tegas dengan menutup lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kedapatan bermasalah dan tidak sesuai standar operasional.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat berpidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pengelolaan program strategis yang dilakukan secara asal-asalan, mengingat program ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ungkap Prabowo di hadapan para anggota dewan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menantang seluruh elemen pemerintahan untuk ikut turun tangan. Ia mempersilakan para pejabat eksekutif, anggota DPR, hingga kepala daerah di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing guna memastikan standar kualitas tetap terjaga.
“Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar,” tegas Prabowo.
Di tengah gelombang evaluasi ketat tersebut, Presiden memastikan operasional program tetap berjalan bagi puluhan juta penerima manfaat lainnya. Saat ini, program MBG diklaim telah dinikmati oleh 62,4 juta orang setiap harinya, yang mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Rencananya, pemerintah juga akan melakukan perluasan intervensi gizi ini kepada 500.000 warga lanjut usia yang hidup sebatang kara.
Penutupan ribuan dapur penyedia makanan ini sejalan dengan kekhawatiran yang sebelumnya disuarakan oleh parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris bahkan mengungkap adanya perbedaan data penutupan dapur yang cukup mencolok. Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) sebelumnya hanya melaporkan 1.738 SPPG yang dihentikan sementara, namun Charles menyebut angkanya jauh di atas klaim tersebut.
“Menurut informasi yang saya dapatkan dari internal BGN (Badan Gizi Nasional), jumlah dapur yang sudah ditutup sementara bukan 1.738, tetapi sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur. Ini tentu menjadi alarm serius bahwa tata kelola program MBG harus segera dibenahi secara menyeluruh,” ungkap Charles.
Berdasarkan temuan di lapangan, Charles memaparkan bahwa mayoritas dapur tersebut dihentikan operasionalnya karena tersandung masalah fundamental, mulai dari buruknya tingkat higienitas, kualitas bahan pangan yang rendah, ketidaksiapan sumber daya manusia, hingga sarana prasarana yang jauh dari kelayakan. Kondisi ini diperparah dengan adanya pemaksaan operasional dapur yang belum siap hanya demi memenuhi target percepatan program semata.
Melihat karut-marut tersebut, parlemen mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Langkah perbaikan ini harus mencakup evaluasi ketat pada mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra penyedia dapur, pelaksanaan audit sistem pengawasan dan kontrol kualitas di lapangan, serta penghentian pola pikir yang terlalu menekankan kuantitas penyaluran namun mengorbankan kesiapan operasional.
“Prinsipnya, program strategis nasional sebesar ini harus dibangun dengan tata kelola akuntabel, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” tandas Charles.
