Malaysia Tuntut Kompensasi Kabut Asap, Usul Satgas Masuk RI

Mantan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng/IG

Generasi.co, Jakarta – Mantan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mendesak Indonesia membayar kompensasi sebesar 13 miliar ringgit atau sekitar Rp 57 triliun atas kerugian yang dialami negaranya akibat krisis kabut asap tahun ini. Jika Indonesia tidak bersedia membayar, dia mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas negara permanen yang memiliki kewenangan memasuki hutan Indonesia untuk menangani kebakaran.

Lim menyebut total kerugian Malaysia terdiri atas 8 miliar ringgit kerugian kesejahteraan dan 5 miliar ringgit kerugian ekonomi. Angka tersebut berasal dari studi Federasi Produsen Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturers/FMM).

Menurut laporan Malay Mail yang dikutip South China Morning Post, Rabu (18/11/2026), kerugian kesejahteraan berkaitan dengan dampak kesehatan akibat kabut asap, termasuk biaya ekonomi dari risiko kematian dini.

Lim mengaitkan dampak tersebut dengan perkiraan 1.700 kematian dini di kalangan warga Malaysia.

Sementara itu, kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit atau sekitar Rp 22 triliun dihitung berdasarkan perkiraan ekonom bahwa polusi udara parah dapat menurunkan kedatangan wisatawan internasional hingga 8 persen.

Penurunan jumlah wisatawan tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian hingga 5 miliar ringgit terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata dan dampak ekonomi turunannya.

Lim menilai kondisi tersebut turut mengancam kampanye Visit Malaysia 2026 yang tengah dijalankan pemerintah Malaysia. Dia juga mengusulkan pemberian potongan pajak sebesar 1.000 ringgit atau sekitar Rp 4,4 juta bagi masyarakat yang membeli alat pemurni udara (air purifier).

Menurut dia, alat pemurni udara diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak dan warga lanjut usia, dari paparan kabut asap.

Usulkan Satgas Permanen Lintas Negara

Selain meminta kompensasi, Lim mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas negara permanen apabila Indonesia tidak memenuhi tuntutan tersebut.

Dia menginginkan satuan tugas itu memiliki kewenangan untuk segera memasuki hutan-hutan di Indonesia guna menangani kebakaran. Mekanisme tersebut dinilai diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan yang berulang setiap tahun.

Lim juga mendesak Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mewakili kepentingan warga Malaysia dan menyampaikan usulan tersebut kepada Indonesia.

Gagasan kerja sama lintas negara itu muncul di tengah pembahasan mengenai penanganan kabut asap dalam forum ASEAN. Sebelumnya, Indonesia dan Singapura telah membentuk satuan tugas gabungan pada akhir bulan lalu untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kebakaran hutan.

Menurut laporan The Straits Times, kedua negara sepakat berbagi informasi untuk mendukung upaya tersebut.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong kemudian mengusulkan agar mekanisme kerja sama itu tidak terbatas pada Indonesia dan Singapura, tetapi melibatkan seluruh negara anggota ASEAN.

“Jika ada pihak yang tertangkap melakukan hal ini, di seluruh ASEAN, kita akan berbagi informasi, kita akan mengambil tindakan, dan kita akan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut. Saya pikir itulah yang harus kita upayakan sebagai bagian dari ASEAN,” ujar Wong dalam KTT ASEAN, Minggu (15/11/2026).

Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Namun, Prabowo menyatakan kebakaran hutan tersebut bukan kesalahan Indonesia.

Dia mengatakan pemerintah telah melakukan upaya terbaik untuk mengendalikan kebakaran.

Menurut laporan CNA, Indonesia mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan. Sebanyak 16 petugas dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan operasi pemadaman.

Meski demikian, permintaan maaf Prabowo dinilai belum cukup untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam bekerja sama dengan negara-negara ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas.

Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, mengatakan kepada This Week in Asia bahwa pemerintah Indonesia belum menunjukkan langkah konkret yang sebanding dengan pernyataan mengenai pentingnya ASEAN.

“Masalahnya bukan kurangnya retorika tentang ASEAN. Masalahnya adalah kurangnya bukti meyakinkan bahwa retorika ini diterjemahkan menjadi komitmen politik yang berkelanjutan,” kata Yohanes.