Wakil Ketua BURT DPR RI, Desy Ratnasari, soroti pentingnya sosialisasi UU Keprotokolan untuk menghindari kesalahpahaman terkait fasilitas pejabat negara. Pelayanan keprotokolan yang setara antara legislatif dan eksekutif dinilai penting untuk mendukung kinerja wakil rakyat.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menyoroti kurangnya pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, baik di kalangan masyarakat maupun mitra kerja.
Generasi.co mengutip laman dpr.go.id, Selasa (26/11/2024), menurutnya, hal ini memicu kerancuan dalam pelayanan keprotokolan, khususnya bagi Anggota DPR RI sebagai pejabat negara.
Hak Keprotokolan untuk Anggota DPR RI
Dalam kunjungannya ke Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Senin (25/11/2024), Desy bertemu dengan jajaran Angkasa Pura, Gapura Angkasa, dan maskapai penerbangan.
Pertemuan tersebut membahas pengawasan terhadap layanan Joumpa Airport VIP Service and Lounge yang disediakan untuk Anggota DPR RI.
“Anggota DPR RI memiliki hak yang sama seperti pejabat negara lain berdasarkan UU Keprotokolan. Fasilitas ini bertujuan memberikan kenyamanan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara optimal,” ujar Desy.
Ia menambahkan bahwa pelayanan keprotokolan yang baik bukan sekadar memberikan keistimewaan, tetapi mempermudah kinerja wakil rakyat untuk bertemu masyarakat di daerah pemilihannya.
Masyarakat Perlu Memahami Pentingnya Fasilitas Keprotokolan
Desy menegaskan, minimnya sosialisasi mengenai UU Keprotokolan kerap menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Anggota DPR RI.
“Masyarakat sering salah paham dan menganggap fasilitas ini bentuk privilege. Padahal, justru fasilitas ini membantu Anggota DPR RI bekerja lebih efektif dan fokus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” jelas politisi Fraksi PAN tersebut.
Ia memberikan contoh konkret, seperti dampak keterlambatan penerbangan atau prosedur skrining yang panjang.
Hal ini dapat mengganggu agenda kedewanan di daerah pemilihan (Dapil) sehingga memengaruhi interaksi dengan konstituen.
Ketimpangan Pelayanan Legislatif dan Eksekutif
Desy juga menyoroti ketimpangan pelayanan keprotokolan antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, pelayanan di beberapa lokasi cenderung lebih memprioritaskan kepala daerah atau pejabat eksekutif lainnya dibandingkan Anggota DPR RI.
“Padahal, dalam urutan keprotokolan, Anggota DPR RI setara dengan Presiden. Kami tidak meminta keistimewaan, hanya menjalankan hak dan kewajiban sesuai UU. Implementasi UU ini harus dipahami dan diterapkan dengan benar agar tidak ada diskriminasi,” tegasnya.
Apa Itu UU Keprotokolan?
UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengatur tata cara penghormatan, tempat, dan upacara untuk pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, hingga tokoh masyarakat.
Tujuan utama UU ini adalah memberikan penghormatan sesuai kedudukan mereka dalam pemerintahan dan masyarakat.
Terdapat tiga elemen utama dalam keprotokolan:
- Tata Tempat: Mengatur posisi seseorang dalam acara resmi berdasarkan urutan kedudukannya.
- Tata Upacara: Prosedur pelaksanaan upacara resmi atau kenegaraan.
- Tata Penghormatan: Cara memberikan penghormatan kepada pejabat negara atau lambang negara.
Langkah Strategis yang Didorong Desy Ratnasari
1. Sosialisasi UU Keprotokolan
Desy meminta peningkatan pemahaman masyarakat dan mitra kerja tentang UU Keprotokolan.
Hal ini penting agar fasilitas keprotokolan tidak dipandang sebagai bentuk keistimewaan, tetapi sebagai penunjang kinerja pejabat negara, termasuk Anggota DPR RI.
2. Perbaikan Pelayanan Kedewanan
Desy menekankan bahwa mitra kerja seperti maskapai penerbangan dan pengelola bandara harus memberikan pelayanan sesuai UU.
Contohnya, prosedur penjemputan dan akses VIP di bandara harus mematuhi aturan yang berlaku.
3. Penguatan Kompetensi SDM Keprotokolan DPR RI
Kesetjenan DPR RI diminta untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang keprotokolan agar sejajar dengan lembaga eksekutif.
“SDM protokol kita harus dilatih agar memiliki kemampuan setara dengan protokol di lembaga eksekutif. Ini penting agar keberadaan Anggota DPR RI sebagai pilar demokrasi dapat dihargai,” ujar Desy.
4. Koordinasi yang Lebih Baik
Desy mengusulkan agar Kesetjenan DPR RI melakukan koordinasi intensif dengan mitra kerja, termasuk memastikan implementasi Memorandum of Understanding (MoU) terkait pelayanan kedewanan berjalan dengan baik.
Desy Ratnasari menekankan bahwa implementasi UU Keprotokolan harus mencerminkan kesetaraan pelayanan antara legislatif dan eksekutif.
Pelayanan keprotokolan yang baik bukanlah soal keistimewaan, tetapi upaya mendukung efektivitas kinerja wakil rakyat.
Dengan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat dan mitra kerja, serta peningkatan kompetensi SDM keprotokolan, DPR RI dapat menjalankan tugasnya secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
(BAS/Red/dpr.go.id)










