Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno minta penanganan serius polusi udara lewat transportasi listrik dan transisi energi bersih tanpa bebankan APBN.
Generasi.co, Jakarta – Polusi Jakarta, Tangerang Selatan, dan sejumlah kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya kembali mencatatkan kadar kualitas udara yang tidak sehat, pada Kamis (26/6/2025).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengimbau pemerintah kota dan segenap pemangku kepentingan lain untuk melakukan penanganan secara koordinatif dan segera.
“Selama tiga tahun belakangan ini, Jakarta dan sejumlah kota lainnya sering masuk daftar kota dengan kualitas indeks udara yang buruk, bahkan terburuk di dunia,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6).
“Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berkepanjangan dan perlu ada upaya ekstra yang dilakukan secara kolektif dan koordinatif agar penanganannya bisa dilaksanakan secara intensif,” imbuhnya.
Menurut Eddy, pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait perlu merumuskan peta jalan untuk mereduksi polusi udara yang sudah masuk kategori akut ini. Caranya bisa dengan menambah armada kendaraan umum listrik dan memperluas wilayah operasional, mengingat emisi buang kendaraan merupakan kontributor terbesar dari polusi udara.
Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan sosialisasi bike to work, serta penyempurnaan ekosistem kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor sudah sebaiknya ditingkatkan.
“Selain itu kita juga perlu mengakselerasi program transisi energi yang tertuang dalam RUPTL tahun 2025-34 agar pembangunan sumber-sumber listrik energi terbarukan sebesar 52 GW dapat terwujud, agar pertumbuhan sektor industri, komersial, dan rumah tangga ke depannya berbasis energi terbarukan,” ujarnya.
“Terakhir, kita patut mendalami kembali upaya untuk mempensiun dinikan PLTU batubara yang berpotensi diakhiri masa operasinya lebih awal. Tentu dengan catatan bahwa pembangkit listrik penggantinya berbasis energi terbarukan telah tersedia,” lanjutnya.
Eddy menjelaskan saat ini ia bersama sejumlah konsultan ekonomi karbon tengah mengkaji skema pembiayaan yang dapat membiayai pensiun dini PLTU batubara tanpa membebani APBN
“Saya berharap kita semua berkolaborasi dan bekerja secara urgent untuk menangani pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat. Ini adalah panggilan mulia dan saya berharap kita semua meresponsnya dengan cepat,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.
