Siapkan Rp29 Triliun, Kementan Fokus Hilirisasi Kebun dan Protein di 2026

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono/Kementan

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan arah kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 akan bergeser fokus. Setelah swasembada beras dan jagung diproyeksikan aman akhir tahun ini, pemerintah akan tancap gas pada hilirisasi perkebunan dan pemenuhan protein nasional.

Sudaryono menegaskan, target swasembada pangan pokok tahun 2025 sudah di depan mata. Ia optimistis keran impor beras dan jagung tidak akan dibuka lagi tahun ini.

“Tahun ini kita fokus pada swasembada beras dan jagung, insya Allah kita akan capai di akhir tahun karena tak mungkin impor lagi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Rabu (14/01).

Kucurkan Rp 9 Triliun untuk ‘Peremajaan’ Kebun

Untuk agenda besar tahun 2026, Kementan menyiapkan skema hilirisasi perkebunan dengan anggaran sekitar Rp9 triliun yang akan disalurkan bertahap selama tiga tahun. Dana ini dialokasikan untuk peremajaan (replanting) 11 komoditas strategis, mulai dari tebu, kopi, kakao, pala, lada, hingga gambir.

Tidak hanya peremajaan, Sudaryono menjelaskan program ini mencakup pembangunan industri pengolahan, seperti pabrik gula, cokelat, dan pengolahan kelapa yang melibatkan BUMN dan swasta.

“Hilirisasi perkebunan itu ada peremajaan beberapa komoditas, sudah ada anggarannya Rp 9 koma sekian triliun,” jelasnya.

Dana Investasi Rp 20 Triliun dari Danantara

Selain perkebunan, fokus kedua adalah menggenjot produksi peternakan demi menopang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah telah menyiapkan dana investasi jumbo sebesar Rp20 triliun yang bersumber dari Danantara.

Dana tersebut akan digunakan untuk penyediaan pakan, indukan, bibit, obat-obatan, hingga vaksin di seluruh Indonesia.

“Sudah ada dana Rp 20 triliun dari Danantara yang nanti diinvestasikan untuk kebutuhan pakan, indukan, bibit, obat-obatan, vaksin, dan lain-lain,” tambah Sudaryono.

Dalam pelaksanaannya, program ini akan melibatkan Kopdes Merah Putih, peternak lokal, serta asosiasi tani seperti HKTI agar pelaku usaha kecil bisa naik kelas.