Surya Paloh Buka Suara soal Wacana Pemakzulan Gibran

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh/Setkab

Generasi.co, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan lain untuk menyikapi polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran.

Paloh mengatakan keputusan tersebut harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku demi kepentingan bangsa dan negara.

“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” kata Paloh seusai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam.

Meski membuka kemungkinan tersebut, Paloh mengaku prihatin dengan polemik yang menyeret Gibran. Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama, bukan sesuatu yang disambut dengan kegembiraan.

Dia mengingatkan Prabowo Subianto dan Gibran telah mendapat mandat rakyat untuk memimpin Indonesia melalui Pemilu 2024 hingga 2029. Namun, baru sekitar dua tahun masa pemerintahan berjalan, polemik ijazah Gibran justru mencuat.

“Kita ini sekarang berada, masih dua tahun lebih sedikit saja, masih tiga tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ujarnya.

“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” lanjut Paloh.

Wacana pemakzulan Gibran mengemuka setelah MA dan MK mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis hakim membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pemilu Presiden 2024.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

MK menyerahkan persoalan tersebut kepada parlemen. Menyusul putusan itu, sejumlah wakil rakyat di DPR mulai berkonsolidasi untuk menjajaki wacana pemakzulan Gibran.