Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin operasi 28 perusahaan di Sumatera karena terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan serius.
Eddy menilai keputusan tersebut bukan sekadar sanksi administratif, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menindak tegas praktik bisnis yang memicu bencana ekologis.
“Penutupan 28 perusahaan ini menunjukkan keberpihakan negara pada keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ini adalah pesan tegas bahwa praktik usaha yang merusak alam tidak lagi dapat ditoleransi,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (22/01).
Sesuai Amanat Konstitusi
Menurut Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, tindakan Prabowo sangat sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945. Pasal tersebut menekankan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
“Langkah Presiden Prabowo sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan daya dukung ekosistem,” tegasnya.
Eddy juga mendorong agar penegakan hukum ini tidak berhenti pada pencabutan izin semata. Ia meminta adanya langkah konkret berupa pemulihan ekosistem dan akuntabilitas korporasi dari perusahaan-perusahaan terkait.
Desak RUU Perubahan Iklim
Berkaca dari kasus pelanggaran lingkungan ini, Eddy kembali menekankan urgensi pembahasan dan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan payung hukum yang komprehensif agar penanganan isu lingkungan tidak bersifat reaktif atau parsial.
“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sangat penting agar upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan konsisten lintas sektor,” pungkas Eddy.










