Cegah Kebocoran, Makassar Godok Aturan Bayar Parkir Sekali Setahun via STNK

Parkir/Aceh

Pemerintah Kota Makassar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya tengah mewacanakan pengintegrasian tarif parkir tahunan ke dalam skema pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Wacana yang ditargetkan berlaku efektif pada tahun 2027 ini diklaim bakal memudahkan warga sekaligus menekan angka kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Plt Dirut Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali (ARA), menjelaskan bahwa ide biaya parkir tahunan ini dirancang agar masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang receh setiap kali parkir.

“Memang rencana kami untuk pengelolaan parkir dalam satu tahun dibayar satu kali. Maksud saya orang tidak perlu lagi singgah sini bayar, singgah sana bayar lagi, akan lebih mahal,” ujar ARA di Makassar, dikutip Kamis (19/2).

Simulasi Tarif dan Efisiensi Warga

Menurut ARA, skema pembayaran sekali setahun ini jauh lebih hemat bagi masyarakat dibandingkan pengeluaran parkir harian secara konvensional yang kerap kali tidak menentu.

Berikut adalah rincian usulan tarif parkir terintegrasi tersebut:

Jenis KendaraanUsulan Tarif TahunanEstimasi Biaya Harian
Sepeda MotorRp365.000Rp1.000
MobilRp730.000Rp2.000

“Kita kan kadang, jujur saja, dalam satu hari untuk parkir kadang Rp8.000 sampai Rp10.000, bahkan biasa lebih. Jadi menurut saya konsep ini pasti lebih hemat. Lebih tertib,” tambahnya.


Serap 3.000 Tenaga Kerja dan Katrol PAD

Selain asas kepraktisan, wacana ini juga diklaim membawa dampak sosial ekonomi yang positif bagi Kota Makassar, di antaranya:

  • Perekrutan Juru Parkir (Jukir): Sebanyak 3.000 jukir di Makassar akan direkrut menjadi pegawai resmi untuk mengelola sistem baru ini.
  • Gaji Sesuai UMP: Para jukir tidak lagi mengandalkan setoran harian, melainkan akan menerima gaji bulanan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) sekitar Rp3 juta.
  • Transparansi Anggaran: Menutup celah kebocoran retribusi yang selama ini membuat setoran parkir ke daerah menjadi sangat minim.

ARA sangat optimistis integrasi ini mampu melipatgandakan PAD Makassar dari sektor perparkiran secara drastis.

“Pasti (meningkat), 100 kali lipat. Kalau selama ini pendapatan kotor dari parkir paling Rp20 miliar per tahun. PAD bersih palingan Rp2 miliar, kalau meningkat 100 kali lipat berarti Rp200 miliar bersih. Bahkan bisa saja sampai Rp300 miliar,” tegasnya.

Meski menjanjikan potensi pendapatan yang fantastis, ARA menyadari bahwa realisasi rencana ini membutuhkan proses panjang. Selain harus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pihaknya juga harus mengantongi restu dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian.

“Kita bisa 2027 sudah jalan. Tahun 2026 nanti kita tetap ada program parkir langganan tapi belum bersamaan dengan STNK. Kalau 2027 sudah bisa menyeluruh,” pungkasnya.