DPR Bakal Sahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna Hari Ini

Parlemen/DPR RI

Generasi.co, Jakarta – DPR dijadwalkan mengambil keputusan akhir terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menandai berakhirnya penantian panjang terhadap regulasi yang telah diperjuangkan selama sekitar 18 tahun.

Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2026-2027 dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB. RUU tersebut sebelumnya telah disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan pengesahan RUU tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini.

“Iya (disahkan Kamis),” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 397 poin.

Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memimpin pembicaraan tingkat I yang menghasilkan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II.

Atur perampasan aset dan perlindungan HAM

RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan mengenai ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan penindakan, hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Ruang lingkup pengaturannya mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari penipuan hingga perdagangan. RUU tersebut juga mengatur perlindungan bagi pihak yang beriktikad baik serta mekanisme pengembalian aset kepada korban.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, pengelolaan aset, dan penerapan teknologi dalam proses perampasan aset.

Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej mengatakan efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan tata cara perampasan aset di lapangan.

Dia menekankan proses pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset harus berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum.

TII soroti draf RUU tidak dibuka ke publik

Rencana pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat sorotan dari Transparency International Indonesia (TII). Peneliti TII Agus Sarwono mempersoalkan draf terbaru RUU tersebut yang tidak dapat diakses publik menjelang pengambilan keputusan.

“Sulit menerima logika bahwa sebuah regulasi yang akan memberikan kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan dibahas tanpa akses publik yang memadai terhadap draf terbarunya,” kata Agus, Rabu (17/11/2026).

Agus mengingatkan percepatan pembahasan jangan sampai berujung pada pengesahan formal tanpa pengawasan masyarakat yang memadai.

Dia meminta masyarakat sipil dan kalangan akademisi diberi kesempatan menelaah seluruh ketentuan dalam RUU tersebut, terutama mengenai pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, pengelolaan aset sitaan, serta pengawasan terhadap kewenangan aparat.

Penantian selama 18 tahun

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset akan mengakhiri penantian panjang masyarakat terhadap kehadiran regulasi tersebut.

“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Nasir saat menyampaikan Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fraksi PKS menilai kehadiran aturan tersebut menjadi bentuk respons terhadap harapan publik untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.

Anggota Komisi III DPR Safaruddin juga menegaskan perampasan aset tidak boleh hanya berorientasi pada penyitaan dan pengembalian kerugian negara. Regulasi tersebut harus mencakup pemulihan aset sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kedaulatan ekonomi.

“Orientasi rancangan undang-undang ini nantinya tidak boleh sama sekali terbatas pada perampasan aset, dan pengembalian kerugian negara, tetapi mencakup pemulihan aset sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan penguatan kedaulatan ekonomi,” ujar Safaruddin.