Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan transisi energi dan energi terbarukan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya adalah kebutuhan investasi yang sangat besar.
Menurut Eddy, transisi energi telah menjadi gerakan global untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Transisi energi telah menjadi agenda bersama di seluruh dunia. Namun, transisi energi dan pengembangan energi terbarukan yang berlangsung masih merupakan transisi energi yang tidak beraturan (disorderly energy transition).
“Artinya, negara-negara berlomba mengembangkan sumber energi terbarukan, tetapi pada saat yang sama masih bergantung pada sumber energi berbasis karbon. Dengan kata lain, energi fosil dan energi terbarukan masih dikembangkan secara bersamaan,” kata Eddy Soeparno saat menjadi pembicara utama dalam ajang ESG Now Movement 2026 yang diselenggarakan oleh Republika di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).
Investasi Besar untuk Transisi Energi
Perkembangan energi terbarukan bisa dilihat dari investasi di sektor energi. Sebesar 2,2 triliun dolar AS dialokasikan untuk investasi energi terbarukan. Contoh lain, kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) menjadi pilihan utama. Di Indonesia, satu dari setiap lima mobil yang terjual adalah kendaraan listrik.
Berkaitan dengan transisi energi dan energi terbarukan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, Eddy menyebutkan Indonesia memiliki tiga misi yang harus dicapai.
Pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. “Menurut saya, target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai,” ujarnya.
Kedua, meningkatkan ketahanan energi. Orientasi Indonesia mulai bergeser dari sekadar efisiensi energi menuju keamanan pasokan energi. “Kita mengandalkan energi yang murah dan ekonomis,” tuturnya.
Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. “Pemerintah berkomitmen untuk melakukan dan memperkuat dekarbonisasi ekonomi,” tegasnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini mengungkapkan bahwa transisi energi di Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar. Ia menyebut Indonesia dalam waktu delapan tahun ke depan perlu menginvestasikan hingga 190 miliar dolar AS untuk mengembangkan energi terbarukan hingga mencapai bauran energi sebesar 35%.
Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan kapasitas energi baru sekitar 70 gigawatt, dengan 52 gigawatt di antaranya berasal dari energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan ini mencakup pembangunan jaringan transmisi sepanjang sekitar 48.000 kilometer.
Biaya Adaptasi Perubahan Iklim
Belum lagi biaya untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan biaya sekitar 45 miliar dolar AS. Indonesia juga merencanakan pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa yang diperkirakan menelan biaya sekitar 85 miliar dolar AS.
“Adaptasi terhadap perubahan iklim melalui kedua upaya tersebut saja mencapai sekitar 130 miliar dolar AS. Ini merupakan biaya yang sangat besar,” tegasnya.
Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang dan potensi pasar karbon yang sangat besar. Indonesia memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan karbon, antara lain melalui hutan, hutan mangrove, dan lahan gambut. Dalam peringkat dunia, potensi solusi berbasis alam (nature-based solutions) Indonesia itu berada di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Melalui teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS), kapasitas penyimpanan karbon Indonesia mencapai sekitar 600 gigaton.
Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan hingga sekitar 360 gigawatt. Sebesar 3.300 gigawatt berkaitan dengan potensi tenaga surya. Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya potensi energi terbarukan yang bisa dikembangkan Indonesia.
“Jadi, selain membutuhkan investasi yang sangat besar, pelaksanaan transisi energi dan aksi iklim juga membutuhkan kebijakan yang konsisten, kepastian hukum, serta koordinasi yang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia tidak boleh hanya berhenti sebagai seremonial atau lip service, melainkan harus didukung oleh kebijakan konkret, regulasi yang kuat, dan tata kelola yang baik.
