Jakarta, Generasi.co — Memasuki tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah terkait seni mengelola pemerintahan (statecraft). Pesan krusial tersebut disampaikan langsung melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Di hadapan para pimpinan daerah yang hadir, Bima Arya menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten menuntut jajaran kabinet dan pemerintah daerah untuk tidak hanya bekerja secara administratif, melainkan menghadirkan aksi konkret yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga.
“Bapak Presiden sering mengingatkan pada jajaran menteri-menteri kabinetnya tentang makna dari statecraft. Cara mengelola pemerintahan yang lebih efektif, yang lebih konkret dengan aksi-aksi yang dirasakan oleh warga,” tegas Bima Arya saat memimpin jalannya upacara.
Definisi Ulang “Efisiensi” ala Prabowo
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyoroti tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Negara meminta seluruh kepala daerah untuk meredefinisi makna efisiensi birokrasi, yang selama ini kerap disalahartikan sekadar sebagai pemotongan anggaran.
Prabowo menetapkan standar baru terkait efisiensi pemerintahan:
- Bukan Sekadar Angka: Efisiensi tidak boleh hanya berwujud laporan penghematan di atas kertas yang diserahkan kepada atasan.
- Transformasi Budaya: Efisiensi harus menjadi cara atau paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.
- Fokus pada Dampak: Memastikan setiap rupiah dari APBD dialokasikan untuk kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Efisiensi adalah cara baru untuk mengelola pemerintahan, transformasi budaya kerja dari kita semua,” imbuh Bima meneruskan pesan Presiden.
Sinergi Visi Daerah dan “Asta Cita”
Lebih lanjut, Wamendagri memastikan bahwa pemerintah pusat melalui Kemendagri akan terus memposisikan diri sebagai pengayom, regulator, fasilitator, sekaligus akselerator bagi pemerintah daerah.
Kendati pusat tengah gencar mendorong program prioritas Asta Cita rancangan Prabowo, Bima menggaransi bahwa inovasi dan visi-misi spesifik dari masing-masing kepala daerah akan tetap diberikan ruang yang luas untuk diakselerasi secara beriringan.
“Kita pastikan bahwa Asta Cita kita kawal dengan maksimal, tetapi mimpi dari para kepala daerah, visi misi dari kepala daerah tetap ada ruangnya yang bisa kita sandingkan bersama,” jelasnya.
Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pimpinan daerah strategis, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
