Jakarta, Generasi.co — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terbuka mengungkap akar persoalan di balik rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga aparat penegak hukum di tanah air. Kepala Negara dengan tegas menyebut bahwa kondisi miris tersebut merupakan dampak langsung dari fenomena outflow of national wealth atau mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri yang telah dibiarkan berlangsung tanpa henti selama puluhan tahun.
Keresahan tersebut dipaparkan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Di hadapan jajaran legislatif, ia membeberkan data mengejutkan yang terekam selama 22 tahun terakhir. Dari total keuntungan komoditas strategis nasional yang menyentuh angka 436 miliar dolar Amerika Serikat, sebanyak 343 miliar dolar di antaranya justru terbang dan dinikmati oleh pihak asing.
“Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” tegas Prabowo membongkar realitas pahit postur anggaran negara.
Lebih lanjut, Presiden merinci bahwa kebocoran anggaran raksasa tersebut dipicu oleh maraknya praktik kecurangan sistemik seperti underinvoicing atau pemalsuan harga jual komoditas di atas dokumen. Ia bahkan tak segan melabeli kejahatan kerah putih ini sebagai bentuk penipuan masif terhadap bangsa sendiri. Praktik culas inilah yang membuat arus pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara untuk mendongkrak kesejahteraan para pelayan publik menjadi tersumbat.
“Yang terjadi adalah apa yang disebut underinvoicing. Underinvoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” ungkap Presiden dengan nada geram.
Prabowo menyoroti modus operandi para pengusaha nakal yang sengaja menjual komoditas dari entitas perusahaan mereka di dalam negeri kepada perusahaan afiliasi milik mereka sendiri di luar negeri dengan harga yang ditekan jauh di bawah nilai wajar pasar internasional. Akibat manipulasi licik ini, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan devisa yang sangat masif.
“Kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?” ujar Prabowo memberikan gambaran betapa adidayanya kekuatan ekonomi Indonesia jika kekayaannya tidak dirampok.
Melihat kebocoran yang sudah memasuki tahap kronis tersebut, Presiden memastikan bahwa pemerintahannya tidak akan lagi memberikan ruang toleransi. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran kabinet untuk segera membongkar dan memperbaiki sistem perdagangan secara radikal. Salah satu langkah tegas yang tengah disiapkan adalah mewajibkan proses ekspor komoditas strategis melalui pintu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar setiap pergerakan transaksi dapat dipantau ketat dan devisa negara tidak lagi diparkir di luar negeri.
“Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan,” tutup Prabowo memungkasi pidatonya dengan sebuah komitmen pemberantasan.
