Prabowo Subianto Soal Pejabat Bandel dan Ndablek: Saya akan Tindak

Foto: Presiden RI Prabowo Subianto (Istimewa)
Foto: Presiden RI Prabowo Subianto (Istimewa)

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya terhadap pejabat yang tidak bekerja serius untuk rakyat. Ia tidak ragu mencopot mereka yang tidak patuh demi mewujudkan pemerintahan bersih dan efektif.

Generasi.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan sikap tegasnya terhadap pejabat yang tidak bekerja serius untuk kepentingan rakyat.

Prabowo Subianto bahkan tidak ragu untuk menindak atau menyingkirkan anak buahnya yang tidak patuh dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintahannya harus berani melakukan evaluasi diri serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk berani mengoreksi diri.”

“Kita harus membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” ujar Prabowo di hadapan ribuan peserta acara.

Menurutnya, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih tentu tidak mudah.

Namun, ia berjanji akan bertindak tegas terhadap siapa saja yang menghambat reformasi birokrasi dan berani melakukan penyimpangan.

“Itu tekad kami. Kami akan terus maju dan kami paham akan ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin, apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu untuk bertindak,” tegasnya.

Pejabat Bandel dan Ndablek Akan Ditindak

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengaku memberikan peringatan kepada seluruh jajaran pemerintahannya.

Ia memastikan bahwa siapa pun yang masih bersikap bandel dan tidak patuh terhadap aturan akan ditindak tegas.

“Saya sudah berkali-kali memberi peringatan. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau mengikuti arus besar perubahan ini, siapa yang tidak tunduk pada tuntutan rakyat untuk pemerintahan yang bersih, saya akan tindak,” ucapnya dengan nada tegas.

Presiden juga menegaskan bahwa birokrasi pemerintah harus benar-benar bekerja untuk rakyat.

Ia tidak ingin ada pejabat yang justru menghambat pelayanan publik dan mempersulit kehidupan masyarakat.

“Birokrasi kita harus berubah. Jangan ada lagi yang menghambat, apalagi bermain-main dengan kepentingan rakyat. Pemerintah ini harus kuat dan bekerja sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Potensi Reshuffle Kabinet

Seusai acara, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikapnya kepada awak media.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan reshuffle kabinet setelah 100 hari pertama pemerintahannya, Prabowo tidak memberikan jawaban secara gamblang.

“Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya ingin menegakkan itu,” kata Prabowo.

Ia kembali menegaskan bahwa kepentingan pemerintah saat ini hanya untuk rakyat.

Oleh karena itu, siapa pun yang tidak bekerja dengan benar demi kesejahteraan rakyat akan segera disingkirkan.

“Kepentingan kami hanya untuk bangsa dan rakyat. Tidak ada kepentingan lain. Siapa pun yang tidak mau bekerja dengan benar untuk rakyat, ya, saya akan singkirkan,” ujar Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa reformasi birokrasi akan terus dilakukan secara bertahap.

Ia ingin memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga negara benar-benar melayani rakyat dengan baik.

Prabowo Beri Wewenang Menteri Copot Pejabat Tak Serius Bekerja

Sikap tegas Prabowo juga terlihat dalam arahannya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Ia memberi wewenang penuh kepada para menteri dan kepala lembaga untuk mencopot pejabat yang tidak serius dalam bekerja untuk rakyat.

“Yang tidak patuh, yang tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara, saya beri wewenang kepada para menteri, copot segera. Suruh mereka tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita semua,” tegasnya.

Menurutnya, setiap pejabat di pemerintahan harus memiliki kesadaran bahwa tugas mereka adalah untuk melayani rakyat.

Tidak boleh ada lagi birokrasi yang berbelit-belit dan mempersulit urusan masyarakat.

“Mari kita jujur mengakui bahwa birokrasi kita selama ini terkenal ribet, lambat, bahkan sering mempersulit rakyat.”

“Itu tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan transparan,” jelasnya.

Komitmen Prabowo dalam Membangun Pemerintahan Bersih

Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Sejumlah kebijakan telah ia siapkan untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Beberapa langkah strategis yang telah diterapkan dalam 100 hari pertama pemerintahannya antara lain:

  1. Evaluasi Kinerja Menteri dan Pejabat Tinggi
    • Setiap menteri diwajibkan untuk melaporkan progres kerja secara rutin kepada Presiden. Pejabat yang tidak mencapai target akan dievaluasi dan berpotensi dicopot.
  2. Peningkatan Digitalisasi Pelayanan Publik
    • Pemerintah mulai menerapkan sistem digital dalam berbagai sektor untuk mempercepat layanan masyarakat dan mengurangi peluang korupsi.
  3. Pengetatan Pengawasan Anggaran Negara
    • Prabowo menugaskan Kementerian Keuangan dan BPK untuk memperketat pengawasan anggaran agar tidak ada kebocoran dana.

Dengan berbagai langkah tersebut, Prabowo berharap pemerintahannya dapat bekerja lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi rakyat.

“Saya tidak ingin rakyat kecewa. Pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat. Setiap kebijakan yang kami ambil harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

Ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menindak pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Dengan memberi wewenang kepada para menteri untuk mencopot pejabat yang tidak bekerja serius, Prabowo ingin memastikan setiap jajaran pemerintahan benar-benar berkomitmen untuk melayani rakyat.

Meski belum memberikan jawaban pasti terkait reshuffle kabinet, Prabowo menegaskan siapa pun yang tidak bekerja dengan baik akan segera disingkirkan.

Langkah-langkah reformasi yang ia lakukan diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sistem birokrasi di Indonesia.

Dengan komitmen dan kebijakan yang diterapkan, masyarakat kini menantikan realisasi dari janji-janji reformasi birokrasi yang telah disampaikan oleh Prabowo.

Apakah pemerintahan ini benar-benar akan lebih baik dari sebelumnya? Waktu yang akan menjawab.

(BAS/Red)