Jakarta, Generasi.co — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan fakta menarik mengenai arah pandangan masyarakat terhadap model pembangunan nasional. Dalam peluncuran buku ‘Xi Jinping: The Governance of China (Volume V)’ di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026), Muzani menyebut China kini menjadi salah satu rujukan utama pembangunan yang diakui publik.
Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan pada 4-12 Maret 2026, China menempati posisi teratas sebagai negara yang dianggap paling layak dicontoh oleh Indonesia dalam mengejar kemajuan.
“Survei membuktikan bahwa Republik Rakyat Tiongkok mendapatkan 28,2 persen sebagai negara yang bisa dijadikan role model pembangunan,” ungkap Muzani di hadapan para undangan.
Efektivitas Pembangunan: Stabilitas vs Demokrasi
Muzani menilai tingginya angka tersebut bukan tanpa alasan. Keberhasilan China dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten di tengah ketidakpastian global menjadi daya tarik tersendiri. Ia bahkan menyinggung adanya pergeseran persepsi global mengenai sistem pemerintahan Barat.
“Banyak pengamat mulai mempertanyakan efektivitas demokrasi di Barat, karena dinilai tidak selalu mampu menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan. Sementara China dianggap berhasil menjaga pertumbuhan, stabilitas, dan keadilan,” ujarnya.
Berikut adalah poin-poin utama yang disoroti Muzani terkait capaian China:
| Indikator Capaian | Detail Prestasi |
| Pengentasan Kemiskinan | Berhasil mengangkat jutaan warga dari garis kemiskinan dengan total penduduk 1,4 miliar. |
| Pertumbuhan Ekonomi | Menjaga ritme pertumbuhan yang stabil meski skala ekonomi sangat besar. |
| Kesejahteraan Sosial | Menyeimbangkan antara stabilitas politik dan peningkatan taraf hidup warga. |
Bukan Sekadar “Copy-Paste”
Meski mengakui prestasi besar China, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menelan mentah-mentah sistem negara lain. Belajar dari China bukan berarti menghilangkan identitas nasional.
Muzani menegaskan bahwa setiap negara memiliki tantangan, nilai budaya, dan kebutuhan yang berbeda. Pengalaman China harus dilihat sebagai referensi, bukan cetak biru yang kaku.
“Tidak ada paksaan untuk meniru. Kita bisa mengambil yang sesuai dengan nilai, budaya, dan kebutuhan Indonesia,” pungkasnya.
