Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Rapat tersebut membahas langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui dua pendekatan utama, yakni pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan tegas agar strategi pemutusan mata rantai kemiskinan dijalankan secara konkret, terukur, dan lintas sektor.
“Presiden menekankan dua skema utama, yaitu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan akan difokuskan pada penguatan sekolah rakyat dan integrasi dengan dunia kerja agar bisa menjawab tantangan pengangguran masa depan,” ujar Muhaimin seusai rapat di Istana Merdeka.
Fokus Pendidikan dan Vokasi
Menurut Muhaimin, Presiden memerintahkan peningkatan kapasitas pendidikan vokasi secara menyeluruh agar lebih relevan dengan kebutuhan industri. Pemerintah akan memperluas program pelatihan vokasi melalui balai-balai pelatihan kerja (BLK) milik pemerintah maupun swasta.
“Akan diperbanyak pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni SMA dan SMK agar cepat terserap di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ucapnya.
Prabowo juga menegaskan perlunya revitalisasi sekolah vokasi, termasuk pembaruan kurikulum agar berorientasi pada kesiapan tenaga kerja masa depan. “Kurikulum pendidikan dan pengelolaan sekolah vokasi harus berorientasi pada serapan tenaga kerja dan kebutuhan industri,” kata Muhaimin menambahkan.
Investasi SDM Jadi Prioritas
Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan bahwa investasi negara dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama mengatasi kemiskinan jangka panjang. Pemerintah disebut siap mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat keterampilan pelajar dan lulusan pendidikan formal, termasuk kemampuan berbahasa asing.
Selain sektor pendidikan, Muhaimin menuturkan pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), agar program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif.
“Kita akan bekerja sungguh-sungguh dalam dimensi pemberdayaan untuk menanggulangi kemiskinan secara nyata melalui program-program yang berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Muhaimin.
Langkah Konkret Pemerintah
Rapat ini menjadi bagian dari agenda awal pemerintahan Prabowo–Gibran dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan memperkuat konektivitas antara pendidikan, pelatihan kerja, dan dunia usaha.
Langkah-langkah lanjutan akan dituangkan dalam rencana aksi nasional penanggulangan kemiskinan yang melibatkan kementerian, lembaga daerah, dan sektor swasta.
