Pemerintah Negara Bagian Melaka, Malaysia, mulai menggulirkan rencana ambisius pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Melaka dengan Dumai, Indonesia. Untuk tahap awal, pemerintah Melaka menyiapkan anggaran sebesar RM 500 ribu atau sekitar Rp 2,04 miliar yang dikhususkan untuk studi kelayakan proyek tersebut.
Dana tersebut akan dialokasikan kepada perusahaan konsultan guna melakukan kajian komprehensif dari berbagai aspek, mulai dari teknis, ekonomi, hingga logistik. Informasi ini disampaikan Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, seperti dikutip dari Free Malaysia Today, Selasa (22/12/2025).
Ab Rauf mengusulkan jembatan sepanjang sekitar 47 kilometer yang akan membentang dari Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, menuju wilayah Indonesia. Ia menilai proyek ini berpotensi menjadi pengungkit baru perekonomian Melaka, seiring rencana pengembangan kawasan industri seluas 5.000 hektare di Masjid Tanah.
“Pengembangan kawasan industri baru ini diyakini dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Melaka,” ujar Ab Rauf.
Dari sisi Indonesia, rencana jembatan tersebut disebut akan menghubungkan Melaka dengan Dumai, Riau. Hal ini juga tercantum dalam laman resmi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang menyebutkan bahwa Pemkab Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) telah menggelar focus group discussion (FGD) terkait rencana pembangunan Jembatan Dumai–Melaka.
FGD tersebut berlangsung di Dumai pada Rabu (22/10) dan membahas sejumlah aspek penting dalam studi kelayakan proyek, antara lain kajian finansial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, serta sosial. Dari pembahasan tersebut, proyek jembatan dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Malaysia, khususnya di sektor ekonomi, transportasi, dan teknologi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap studi kelayakan tersebut. Menurutnya, pembangunan jembatan akan membuka jalur strategis baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir Riau.
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas regional dan membuka jalur strategis baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.
Namun demikian, rencana pembangunan jembatan Melaka–Dumai tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif di Malaysia. Sejumlah kritik muncul, terutama terkait kemampuan pendanaan dan urgensi proyek tersebut.
Ketua oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan kelayakan pembangunan jembatan lintas negara itu. Ia menilai kondisi fiskal Melaka masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah federal di Putrajaya.
“Kenyataannya, belanja pemerintah Melaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja kita memerlukan bantuan federal, bagaimana mungkin kita mendanai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” kata Yadzil.
Selain itu, Yadzil juga meragukan potensi ekonomi wilayah Indonesia yang akan dihubungkan oleh jembatan tersebut. Menurutnya, kawasan tujuan bukan merupakan pusat ekonomi utama sehingga berisiko memberikan imbal hasil yang minim bagi Melaka.
“Dan jika konsesi itu gagal, pemerintah pada akhirnya akan dipaksa menyelamatkan proyek tersebut dengan dana publik. Dalam semua skenario, rakyatlah yang menjadi korban,” ujarnya.
Rencana jembatan Melaka–Dumai kini masih berada pada tahap kajian awal dan diperkirakan akan terus menjadi perdebatan, seiring besarnya skala proyek dan implikasi ekonomi lintas negara yang menyertainya.
