Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memaparkan adanya kenaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1).
Prasetyo menjelaskan, kenaikan target PNBP tersebut bersumber dari optimalisasi aset negara, khususnya melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno (GBK) dan BLU PPK Kemayoran.
“Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun 2025,” ujar Prasetyo dalam pemaparannya.
Anggaran untuk Direktif Presiden
Terkait alokasi belanja TA 2026, Prasetyo merinci bahwa anggaran akan difokuskan pada Program Dukungan Manajemen—termasuk dukungan bagi dua BLU tersebut—serta Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Menariknya, Prasetyo juga mengungkapkan adanya pergeseran anggaran (budget shifting). Langkah ini diambil untuk mengakomodasi instruksi langsung atau direktif dari Kepala Negara.
“Telah dilakukan pula pergeseran anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden guna melaksanakan kegiatan prioritas tertentu yang menjadi perhatian Kepala Negara,” jelasnya.
Respons DPR dan Isu Kewarganegaraan
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa pihaknya dapat memahami dan menyetujui rencana program kerja tersebut. Namun, ia memberikan catatan agar realisasi anggaran dilakukan secara terukur dan akuntabel.
Selain menyoroti optimalisasi BLU GBK dan Kemayoran, Komisi XIII juga mendesak Kemensetneg untuk mempercepat penyelesaian regulasi terkait status kewarganegaraan yang menjadi salah satu isu aktual.
“Komisi XIII mendorong agar pelaksanaan anggaran segera direalisasikan secara terukur… serta percepatan penyelesaian regulasi terkait status kewarganegaraan,” tegas Willy menutup rapat.
